Aturan ini juga tak relevan dengan hak atas pendidikan yang dimiliki setiap siswa, seperti diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Tes keperawanan merupakan tindakan tidak sensitif gender dan melecehkan integritas dan kedaulatan tubuh perempuan,” kata Lody Paat, Rabu, 21 Agustus 2013.
Koalisi menganggap tes keperawanan tak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013. Dalam undang-undang ini disebutkan dengan gamblang bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan.
Negara, kata Lody, harus menjamin bahwa setiap warga berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, tanpa dibatasi apa pun. “Pendidikan juga tak boleh diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh sudah menyatakan penolakan terhadap rencana kebijakan ini. Nuh menganggap kebijakan ini tak bisa digunakan untuk mengetahui siswi yang pernah berhubungan intim di luar nikah. Menurut dia, tes keperawanan ini justru bersifat kontraproduktif. "Bila tujuan tes untuk perbaikan pendidikan, semestinya tidak melalui tes keperawanan," kata Nuh.
