TEMPO.CO, Jakarta -- Anggota Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Siti Juliantari Rachman, mengatakan masyarakat Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, perlu mewaspadai munculnya anggaran untuk tes keperawanan bagi siswa sekolah menengah atas dan sederajat pada ABPD 2014 mendatang. "Angggaran untuk tes ini tak relevan dengan kebijakan pendidikan dan rawan penyimpangan," kata Siti saat dihubungi, Rabu, 21 Agustus 2013.

Menurut Siti, baik di pusat dan daerah, harus ada dasar dan aturan jelas dalam pengalokasian anggaran. Hingga kini, menurut dia, belum ada aturan yang mengatur pelaksanaan tes keperawanan di dunia pendidikan. Sesuai prinsipnya, anggaran pendidikan harus dilandaskan keadilan dan nondiskriminatif. (Lihat juga: Komnas Perempuan: Tes Keperawanan Langgar HAM)

Siti mengingatkan, alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah harus berorientasi pada peningkatan layanan dan kualitas pendidikan. Karena itu, dia meminta pemerintah kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat Prabumulih hati-hati dalam menyusun anggaran 2014 nanti. “Jangan sampai kemudian anggaran daerah justru dihamburkan untuk menyelesaikan persoalan yang tak jelas.”

Untuk mencegah munculnya alokasi tak masuk akal dalam anggaran daerah terkait tes keperawanan ini, Siti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera membuat aturan tegas. Larangan dari Mendikbud, Mohammad Nuh, saja menurut dia tak cukup kuat untuk memastikan tak ada lagi kebijakan serupa di daerah lain. “Harus dipertegas lagi bahwa memang tak dibenarkan adanya kebijakan daerah melakukan tes keperawanan.”

Kontroversi tentang rencana kebijakan tes keperawanan di Prabumulih ini sebenarnya bukanlah yang pertama. Pada 2010 wacana serupa pernah dimunculkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Bambang Susatyo. Dia bahkan mengusulkan tes keperawanan dilakukan mulai dari siswa sekolah menengah pertama dan sederajat. Namun, ide ini kandas karena ditolak Kemendikbud dan Kementerian Perlindangan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. (Lihat: Ini Tarik Ulur Tes Keperawanan Sejak 2007)

Pada 2007, wacana serupa juga dikemukakan oleh Bupati Indramayu, Jawa Barat, Irianto MS Syafiuddin. Gagasan tes keperawanan ini berawal dari beredarnya video adegan mesum yang dimainkan oleh LF, mantan siswi SMA Negeri I Sindang, dan JH, mantan siswa SMA Negeri I Indramayu. Namun, ide ini urung dilaksanakan karena ditentang banyak pihak, termasuk DPRD.

IRA GUSLINA SUFA

Terhangat:
Tes Keperawanan | Suap SKK Migas | Pilkada Jatim

Berita Terkait:
Kata Menteri Nuh Soal Tes Keperawanan Siswi SMA
Bikin Tes Perawan, Akal Sehat Dinas Dipertanyakan
Mau Dites Keperawanan, Siswi SMA Ketakutan