TEMPO.CO , Jakarta - Gonjang-ganjing dunia pendidikan soal tes keperawanan siswa ternyata tidak terjadi baru saja. Dalam kasus terakhir, pakar pendidikan memprotes kebijakan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang berencana memasukkan tes keperawanan dalam penerimaan siswa sekolah menengah atas dan sederajat di daerah itu pada 2014.
Menurut Erlin Driana, pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, kebijakan itu sangat mengintervensi wilayah pribadi seorang perempuan. "Hak terhadap tubuh perempuan ada pada dirinya sendiri, bukan orang lain, apalagi negara dalam hal ini pemerintah daerah," ujar Erlin saat dihubungi pada Selasa, 20 Agustus 2013.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid, mengajukan anggaran RAPBN 2014 untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat. Meski Rasyid mengakui kebijakan ini bakal menuai kecaman, ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya.
Sebelumnya, sudah hampir terjadi tes keperawanan bagi siswa. Ini tarik ulur tes keperawanan sebelum terjadi di Prabumulih.
Jambi Tahun 2010
<!--more-->
Jambi Tahun 2010
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melempar wacana agar penerimaan siswa baru mulai dari tingkat SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, bagi siswa perempuan harus melalui tes keperawanan. Tes tersebut dilakukan dengan tujuan menangkal banyaknya hubungan seks bebas di kalangan pelajar.
"Wacana ini diharapkan bisa menangkal hubungan seks bebas di kalangan pelajar. Dengan adanya atuiran ini diharapkan menciptakan budaya malu bagi kalangan pelajar, sehingga takut melakukan hal perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut," kata Bambang Susatyo, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi
Namun Kementerian Pendidikan Nasional menilai wacana tes keperawanan untuk siswa baru SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi melanggar hak asasi manusia. Wacana ini digulirkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. “Tidak hanya melanggar hak anak untuk sekolah, tapi juga sudah melanggar HAM,” kata Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto, waktu itu.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar, menilai wacana tes keperawanan untuk siswa baru tingkat SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang dilontarkan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, diskriminatif. “Di situ ada diskriminasi gender. Kenapa hanya anak perempuan yang dites? Kenapa laki-laki enggak? Padahal kan dia jadi nggak perawan juga nggak sendiri, kan?” kata Linda
Indramayu Tahun 2007
<!--more-->
Indramayu Tahun 2007
Bupati Indramayu, Jawa Barat, Irianto MS Syafiuddin membatalkan rencana tes keperawanan untuk siswa sekolah. Pembatalan ini setelah gagasannya ditentang banyak kalangan, terutama kaum perempuan. "Kalau banyak yang menolak, ya tidak dilaksanakan,” kata Irianto di Indramayu, saat itu.
Irianto mengatakan, wacana tes keperawanan itu merupakan peringatan agar para orang tua menjaga pergaulan anak-anaknya. Dia memastikan tes ini tidak jadi dilaksanakan setelah melihat respon masyarakat yang menolak keras. “Rencana itu dibatalkan saat ini juga,” katanya
Gagasan Irianto ini memang ditentang keras kaum perempuan. Ratmi, orangtua siswi SMA Negeri I Indramayu menolak tes ini meski hasilnya dirahasiakan. Tes ini, kata dia, melanggara etika dan hak asasi manusia. Dia mengaku sudah menjaga anaknya agar bergaul dengan benar dan mendidiknya menjauhi skes pra nikah.
Penolakan serupa juga disampaikan Eva Latifah, anggota DPRD Indramayu. Selain melanggar etika dan hak asasi manusia, tes keperawanan ini justru merugikan kaum perempuan. Menurut Eva, dalam setiap kasus pornografi, seakan-akan perempuan yang selalu disalahkan.
Gagasan tes keperawanan ini berawal dari beredarnya video adegan mesum yang dimainkan oleh LF, mantan siswi SMA Negeri I Sindang dan JH, mantan siswa SMA Negeri I Indramayu. Video mesum ini bukan saja meresahkan warga Indramayu, tapi juga mempermalukan Irianto. Pasalnya dia pernah terpilih sebagai bupati berakhlak mulia.
TEMPO| ANTO
