TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi LSM untuk Parlemen Bersih dan Efektif menghimbau Sekretariat Jendral DPR kritis terhadap perseteruan destruktif antara Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan di DPR. ?Hal ini berimbas kesemua bidang dan berimpilikasi pada pemborosan anggaran yang cukup besar,? ujar Arif Nur Alam dari koalisi kepada pers, Jumat (5/11) pagi. Koalisi yang terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Indonesia Procurement Watch (IPW), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), perihatin dengan kondisi DPR. Mereka akan menggalang kekuatan masyarakat untuk menyerukan kekecewaannya kepada DPR.Arif, yang berasal dari FITRA menyatakan jika konflik tidak segera diselesaikan masyarakat bisa menjadi sangat tidak percaya dan alergi terhadap politisi. Dia mengkhawatirkan masyarakat juga akan apatis terhadap demokrasi. ?Padahal, kita membangun demokrasi ini berdarah-darah dan mengorbankan banyak nyawa,? katanya. Pihaknya tidak setuju solusi mengatasi soal itu berupa Dekrit Presiden. Hal itu, ujarnya, hanya membuat bangsa menjadi sangat hancur dan mempertajam konflik yang sudah ada. Koalisi LSM tidak akan diam dan mereka berharap LSM lain semakin banyak dalam mengkritisi DPR. Suliyanti?Tempo
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
20 jam lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
1 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
1 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
1 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
2 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
2 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
2 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya
