Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan tak mau berburuk sangka dengan berulangnya keributan di lembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Dia tak melihat peristiwa tersebut sengaja dilakukan oleh pihak lain untuk menekan Kementeriannya. "Enggak baik curiga-curiga," kata Denny mengomentari pertanyaan wartawan di kantornya, Senin, 19 Agustus 2013.
Dia juga menolak jika persoalan itu dihubung-hubungkan dengan politik. "Saya tidak mau lari-lari ke sana," ujarnya. Denny menilai, keributan yang terjadi di lapas merupakan akibat dari kebijakan penertiban yang dilakukan Kementeriannya. Penertiban tersebut menimbulkan sebagian warga binaan tak puas yang kemudian memicu keributan.
Seperti keributan di Lapas Labuhan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Denny mengatakan salah satu pemicunya lantaran sebagian narapidana tak puas dengan keputusan pemberian remisi yang dikeluarkan Kementerian. Sebelumnya, kisruh di Tanjung Gutsa, Medan, pada Juli lalu pun oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin disebutkan dilatarbelakangi napi yang tak mengerti dengan aturan remisi yang baru.
Faktor lain yang memicu keributan di penjara adalah sesaknya penghuni yang melebihi kapasitas. LP Labuhan Ruku yang mestinya menampung narapidana dan tahanan titipan maksimal 250 orang, saat terjadi keributan jumlahnya mencapai 867 orang. Sesaknya penghuni penjara ini sangat berpotensi menimbulkan gesekan antarnapi.