TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengatakan fraksinya akan meminta klarifikasi soal keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam Operasi Sajadah saat uji kelayakan calon Panglima TNI dan kepatutan yang dilakukan akhir Agustus nanti. Menurut dia, klarifikasi diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa setelah Moeldoko menjadi Panglima TNI.

"Kalau anggota komisi lain belum tanya, saya yang akan tanya mengenai Operasi Sajadah," ujar Tubagus ketika dihubungi pada Jumat, 2 Agustus 2013.

Menurut Tubagus, Operasi Sajadah terjadi ketika Moeldoko menjabat sebagai Panglima Darurat Militer III Siliwangi. Operasi yang digelar bersama Gubernur Jawa Barat Akhmad Heryawan itu, kata dia, menyisir orang-orang Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat.

Menurut Hasanuddin, Moeldoko sebenarnya memenuhi syarat sebagai calon panglima. Dari syarat teknis, Moeldoko yang telah menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat selama dua bulan memang bisa diajukan menjadi calon Panglima TNI. Moeldoko, lanjut dia, juga pernah dua kali mengisi jabatan penting yaitu Wakil Gubernur Lemhanas dan Wakasad. "Walaupun menjabatnya sebentar," kata dia. Hasanuddin memastikan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan setelah masa reses berakhir.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Laksamana Agus Suhartono akan pensiun pada Agustus ini. Moeldoko sebelumnya baru menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjabat sebagai Kasad, Moeldoko menjabat sebagai Wakil Kasad.

SUNDARI

Berita Terpopuler
Anak Jenderal Pelanggar Jalur Busway Ber-IPK 1,26
Ahok: Saya Siap Mati Demi Konstitusi
Aksi Gagah Supir Transjakarta Tegur Penyerobot
Ini Aliran Duit Dalam Rekening Ahok
Roy Marten: Jokowi Pegang Indonesia, Ahok Jakarta