Upaya Sang Menteri Mengubah Citra

Reporter

Editor

Sabtu, 30 Oktober 2004 05:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sinyal itu dilepas sudah. Adalah Menteri Koordinator Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi yang memulai. Caranya sederhana saja: lewat pelarangan pejabat di lingkungannya (pegawai negeri sipil) untuk menerima parsel lebaran. Pelarangan ini menurut Taufiq, bukan buat gagah-gagahan, tapi semata upaya untuk membekap budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut Taufiq, upaya ini “harus dimulai dari diri sendiri”. Dan cara yang paling sederhana adalah melarang para pegawai negeri sipil menerima parsel.Taufiq punya argumen. Menurut menteri yang berasal dari Partai Demokrat ini, parsel merupakan awal terjadinya praktek suap di kalangan para penyelenggara negara. Logikanya, bermula dari parsel inilah maka akan menyusul “parsel” lain yang lebih wah. Ujung-ujungnya ada pamrih, alias suap itu. Untuk menutup pintu ini, maka Taufiq menguncinya dengan pelarangan menerima parsel. Kendati begitu, toh Taufiq tak memungkiri kalau budaya mengirim parsel bukanlah sesuatu yang salah.Sehari sebelumnya (28/10) di Jakarta, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie juga memberi penegan bahwa dirinya tidak akan menerima parcel atau bingkisan apapun pada lebaran kali ini. Jimly sekaligus menghimbau para bawahan dan jajaran dinasnya agar melakukan hal yang sama, menolak parsel. Apalagi bila parsel itu dikirim oleh pihak yang terkait dengan persidangan Mahkamah Konstitusi. “Kita tidak mungkin melarang orang untuk melakukan pengiriman parsel, tapi pihak kami akan mengumumkan ke media massa, bahwa kami inta untuk tidak diberi parsel,” kata Taufiq. Kalaupun ada yang tetap mengirim parsel ke jajaran kementriannya, Taufiq akan menyerahkannya ke pihak lain yang lebih membutuhkan, semisal panti asuhan. “Agar mereka turut merasakan kebahagiaan seperti kita,” katanya.Selain melarang jajarannya menerima parsel, Taufiq membeber target 100 hari kementriannya. Ke dalam, Taufiq akan meneruskan program kerja yang belum selesai hingga pergantian menteri sebelumnya. Sedangkan target ke luar selama tiga bulan mendatang, taufiq berencana menggiatkan lagi inspeksi mendadak. Cara ini dinilai Taufiq sebagai konsep preventif, bukan kuratif.Sedangkan soal perbaikan citra pegawai negeri sipil, diakui taufiq jadi pekerjaan rumah kementriannya. Upaya ini sudah diawali dengan statemen pelarangan menerima parsel. Ke depannya, menurut taufiq dirinya sudah membuat konsep yang terintegrasi berlandaskan konsep yang jelas, kinerja pegawai, jaringan, dan komitmen sebagai indikator seorang pegawai negeri sipil yang baik. Taufiq memasang target agar tidak ada lagi masyarakat yang punya anggapan kalau pegawai negeri sipil itu pribadi atau institusi yang malas, tidak produktif, seenaknya dan seabrek citra negatif lain yang selama ini ditempelkan pada pegawai negeri. Evy Flamboyan
PNS

Berita terkait

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

1 hari lalu

Kepala Desa Mendapat Uang Pensiun, Pekerjaan Apa Saja yang Mendapat Uang Pensiun Tetap?

UU Desa yang diteken Jokowi menyebutkan kepala desa akan mendapat uang pensiun, Profesi apa lagi yang mendapat uang pensiun tetap?

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

3 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

4 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

5 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

9 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

10 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

11 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

12 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

18 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

19 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya