Pengadaan Buku di Daerah Rawan Kongkalikong
Selasa, 30 Juli 2013 16:20 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Lemahnya peraturan tentang pengadaan buku dan gurihnya bisnis ini mengundang banyak orang yang ingin meraup untung dalam waktu singkat untuk mengadu peruntungan dengan menjadi penerbit dan penulis buku dadakan.
Mereka berburu order pengadaan buku ke daerah-daerah dan mendekati pihak sekolah agar mau membeli buku-buku yang kualitasnya meragukan karena tak pernah diseleksi oleh Badan Standardisasi Nasional Pendidikan. Inilah salah satu biang masalah berulangnya temuan buku pelajaran bermuatan pornografi di sejumlah daerah.
"Banyak guru di sekolah-sekolah lebih suka memilih buku yang ditawarkan oleh penerbit karena mereka datang ke sekolah dengan membawa iming-iming hadiah, bahkan diajak jalan-jalan ke luar negeri," kata Ketua Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ramon Mohandas, kepada Tempo, 22 Juli 2013 lalu.
Hal ini diakui para kepala dinas pendidikan di daerah. "Sangat mungkin ada kongkalikong antara penerbit dan pihak terkait di sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan, Widodo, kepada Tempo, akhir Juli 2013 lalu.
Menurut Widodo, permainan kotor macam itu bisa berdampak pada mutu dan kualitas buku pelajaran yang dipegang siswa. Salah satu yang patut diwaspadai adalah proses pengadaan buku-buku pengayaan yang dilakukan oleh dinas di level kabupaten dan kota. "Padahal semua buku sudah kami sediakan, tapi tetap ada saja sekolah yang mengaku butuh buku lain untuk pengayaan," kata Widodo. Dia mengingatkan agar proses pengadaan buku muatan lokal dan pengayaan itu tidak melanggar peraturan lebih jauh.
Di Magelang, proses pengadaan buku sekolah bahkan tengah disidik kejaksaan. Sejak 2010 lalu, jaksa tengah menelisik kemungkinan korupsi dalam proyek pengadaan buku di sana. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, Musowir, memastikan proyek buku di sana sedang bermasalah. "Ini masalah sensitif," katanya.
Salah satu pihak yang justru rawan didekati makelar buku adalah dinas pendidikan sendiri. Pasalnya, dinas pendidikan memegang kunci pengadaan buku lewat jalur Dana Alokasi Khusus dalam APBD daerah tersebut.
Namun, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua, Elias Wonda, mengaku tak pernah didekati oleh penerbit buku yang mau menawarkan suap atau sogokan. "Tidak ada permainan tender di sini," katanya. Humas Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Sunyata, juga membantah ada kongkalikong. “Penerbit-penerbit terkenal, kan, banyak. Kualitasnya juga sudah tidak diragukan, memang agak mahal, tetapi mutu bagus,” katanya.
PARLIZA HENDRAWAN | AMAR BURASE | JERRY OMONA | OLIVIA LEWI PRAMESTI | ASEANTY PAHLEVI
Topik Terpanas:
Anggita Sari | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri | Hormon Daging Impor | Bursa Capres 2014
Berita Terpopuler:
Jokowi Blusukan: `Pemerintah Kebobolan`
Dipaksa Minta Maaf, Ahok Telpon Haji Lulung
Dahlan Iskan Bakal Calon Presiden dari Demokrat
Pengacara Mario: KPK Jangan Umbar Wacana
Jokowi Ikut Konvensi? Demokrat: Tidak Ingat