Kisruh bendera Aceh kembali mencuat setelah adanya rencana peresmian penaikan bendera bulan bintang pada 15 Agustus mendatang bersamaan dengan perayaan delapan tahun perdamaian Aceh. "Kekhawatiran pemerintah pusat terhadap pengibaran bendera Aceh sangat mengada-ada," kata Suadi Sulaiman Laweueng, Sekretaris Dewan Kabupaten Pidie, kepada Tempo, Jumat, 26 Juli 2013.
Menurut dia, bendera bulan bintang hanyalah sebatas identitas Aceh yang tidak mengurangi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komentar Mendagri Gamawan Fauzi yang menyatakan penolakan pengibaran bendera pada 15 Agustus, menurut Suadi, sangatlah berlebihan. "Bahkan terkesan mengajak perang kembali di Aceh," ujarnya.
Kendati dilarang, bendera tersebut terus saja berkibar di pinggir-pinggir jalan nasional lintas timur Aceh. Sepanjang pengamatan Tempo, di Kabupaten Pidie, tempat GAM dideklarasikan dulu, hampir setiap ruas jalan berhias bendera bulan bintang yang diselingi dengan bendera Partai Aceh.
Di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen, hal yang sama juga terlihat. Tidak ada penurunan sama sekali kendati masih dilarang berkibar. "Beginilah kalau rakyat menginginkan dan pusat juga tidak tegas. Pelarangan tak berlaku lagi," kata Syukri, seorang warga.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan pengibaran resmi bendera Aceh pada 15 Agustus 2013 akan dibahas dengan baik dan jangan tergopoh-gopoh. "Insya Allah akan ada solusi dengan pemerintah pusat, akan ada pertemuan lagi," ujarnya.
Terkait masalah tersebut, pemerintah Aceh dan pusat akan duduk kembali pada 31 Juli mendatang di Jakarta. "Bukan bergunjing, tapi mencari solusi terbaik," ujar Zaini.
