TEMPO Interaktif, Malang: Lima ratus polisi diterjunkan untuk menjaga pemilihan ulang pimpinan DPRD Kota Malang, Rabu (27/10). "Acara ini rawan kekacauan dari para pendukung sehingga keamanan diketatkan,” kata Kapolresta Malang, Ajun Komisaris Besar Faturrakhman.Menurut Faturrakhman, 500 personel dibagi dalam tiga ring. Ring pertama ada di dalam gedung yang dikhususkan untuk anggota dewan dan undangan. Ring kedua ada di sekitar halaman gedung DPRD. Sedangkan ring tiga, ada di jalan-jalan sekitar gedung DPRD yakni Jl Gajahmada, Jl Tugu, Jl Kertanegara, dan Jl Sultan Agung. “Pengamanan ini menghabiskan biaya Rp 25 juta,” katanya. Di depan pintu masuk gedung, setiap pengunjung yang masuk diperiksa dengan alat detektor metal. Acara pemilihan pimpinan DPRD Malang menampilkan tiga calon ; Priyatmoko Oetomo dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wahyudi dari Fraksi Karya Bangsa dan Subur Triono dari Fraksi Demokrat. Priyatmoko akhirnya terpilih kembali sebagai Ketua DPRD dengan 25 suara, sedangkan Arif Wahyudi yang mengantongi 15 suara menduduki posisi wakil ketua bersama Subur Triono yang tak mendapat suara sama sekali. 5 suara lagi abstain dalam pemilihan kali ini. Pemilihan ulang pimpinan DPRD Malang dilakukan, karena Pemerintah daerah Jawa Timur menolak melantik pimpinan terpilih yang diadakan akhir Agustus lalu. Alasannya, karena tata tertib yang digunakan menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2004 pasal 11 ayat 1. Dalam tatib persidangan DPRD Kota Malang yang dipakai adalah Keputusan Pemilihan Ketua Dewan Bab II Pasal 2. Isinya, partai yang sudah berhak membentuk fraksi dengan menggabungkan dengan partai lainnya, boleh mencalonkan pimpinan dewan. Dengan ketentuan itu, calon ketua dewan yang berhasil maju adalah calon dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (FDIP) yang mempunyai 12 kursi, calon dari Fraksi Karya Damai (FKD) yang merupakan gabungan Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera dan PPP dengan 8 kursi, Fraksi Karya Bangsa yang mempunyai 8 kursi. Adapun masing-masing calon dari FDIP adalah Priyatmoko Oetomo (FPDIP), Arif Wahyudi dari FKB dan Agus Soekamto dari FKD.Sementara dalam PP No 25/2004 tentang pimpinan dewan pasal 11 ayat 5, disebutkan yang boleh mencalonkan diri sebagai pimpinan adalah tiga partai pemenang Pemilu terbanyak, sedangkan untuk fraksi gabungan tidak boleh mencalonkan sebagai pimpinan dewan. Jika mengambil ketentuan ini, maka yang berhak mencalonkan sebagai ketua dewan adalah PDIP yang mempunyai 12 kursi, FKB yang mendapatkan 8 kursi dan Demokrat yang meraih 7 kursi. Sedangkan untuk PKS (6 kursi), PAN (5 kursi), Golkar (5) PDS (2) dan PPP (1) tidak boleh mencalonkan pimpinan dewan. Bibin Bintariadi