Jenderal Penangkap Nazaruddin Juga Calon Kapolri  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 24 Juli 2013 13:04 WIB

Tersangka Kasus suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin (tengah) didampingi Brigjen Polisi Anas Yusuf Direktur Pidana Tertentu Mabes Polri (kiri) dan Kombes Polisi Yurod Saleh Direktur Penyidik KPK (kanan) saat serah terima dari tim penjemput ke KPK di gedung KPK, Jakarta, Sabtu13 Agustus 2011. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Arif Wachjunadi, mengisyaratkan Wakil Kepala Badan Reserse, Inspektur Jenderal Anas Yusuf, juga mendapat undangan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai syarat untuk menjadi calon Kepala Kepolisian RI.

"Ya, Anas Yusuf juga dapat jadwal," kata Arif di gedung KPK, Rabu, 24 Juli 2013. Soal nama lain, ia tidak bisa memastikan. Tapi ia membenarkan ada jadwal bagi para calon Kepala Polri untuk melaporkan hartanya. "Hari ini memang ada jadwal, klarifikasi harta kekayaan, juga yang lain. Tapi saya enggak tahu siapa saja."

Arif sendiri telah menyerahkan laporan harta kekayaan terbarunya kepada Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di KPK hari ini, Rabu, 24 Juli 2013. Arif menyebutkan nilai hartanya tak sampai puluhan miliar rupiah. Arif mengaku ditemui Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Tapi, Arif enggan menyebutkan jumlah harta yang dilaporkannya. "Ada rumah, ada tanah."

Menurut Arif, ia terakhir melaporkan hartanya saat menjabat Kepala Polda Nusa Tenggara Barat. "Tapi saya tidak ingat jumlahnya," katanya lagi. Soal isu rekening gendut, "Enggak (ada). Nanti masing-masing bertanggung jawab (atas hartanya)."

Arif mengklaim tak terlalu berambisi menjadi Kepala Polri menggantikan Jenderal Timur Pradopo. "Saya bekerja fokus untuk Bali dulu. Banyak agenda yang harus diamankan. Ada KTT APEC pada Oktober, konferensi Bali Demokrasi Forum pada November, dan konferensi WTO pada Desember."

Sebelumnya, nama-nama calon Kepala Polisi RI sudah masuk ke kantong direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, baru Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Anang Iskandar, yang melaporkan kekayaannya. Hari ini, laporan Kapolda Bali Arif menyusul.

FEBRIANA FIRDAUS

Topik Terhangat

Bayi Kate Middleton
|
Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Aksi Chelsea di GBK | Daging Sapi Impor

Berita terkait:
Dishub Dituding Biarkan Metromini Langgar Aturan
Satu Korban Metromini Maut Meninggal

Hamzah Haz Dukung Jokowi Nyapres

Berita terkait

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

22 menit lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

3 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

5 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

11 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

16 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya