TEMPO.CO, Jayapura - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua mengklaim hampir di seluruh wilayah Papua masih kekurangan guru. Walau ada gurunya, tapi tak pernah melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan, ada satu sekolah dengan enam kelas, tapi hanya ada satu guru saja yang mengajar.
"Selain itu, sebagian besar teman-teman saya yang berprofesi sebagai guru tinggalnya di kota, bahkan menetap di ibukota provinsi dan tak berada di tempat tugas mereka. Sehingga, ketika siswa datang ke sekolah, gurunya tak ada," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Elias Wonda, ke wartawan di Kota Jayapura, Papua, Rabu, 24 Juli 2013.
Selain itu, kata Elias, ada beberapa wilayah di Papua, seperti di Kabupaten Puncak Jaya, ada anggota Tentara Nasional Indonesia yang harus mengajar sebagai guru dalam kelas. "Bahkan, ada juga di kampung-kampung yang sebenarnya sebagai guru sekolah Alkitab, tapi terpaksa mengajar pelajaran umum di sekolah. Hal seperti ini juga terjadi di daerah pedalaman lainnya di Papua," jelasnya.
Sebenarnya, kata Elias, selain Papua masih kekurangan guru, masalah kesejahteraan bagi guru juga masih memprihatinkan. Misalnya saja, sampai saat ini di daerah-daerah pedalaman Papua, masih banyak guru yang belum memiliki rumah. "Kita banyak bangun sekolah, tapi gurunya tinggal jauh. Jika rumah guru dibangun dekat sekolah, saya rasa mereka akan bertahan di situ," katanya.
Menurut Elias, selama ini hanya bangunan yang bersumber dari dana DAK pendidikan dasar dan Otonomi Khusus yang dipakai untuk bangun sekolah saja. "Sedangkan untuk perumahan guru, sampai tahun ini tidak ada. Semoga tahun depan dengan kepemimpinan gubernur yang baru, kita bisa bangun rumah guru," ujar dia.
CUNDING LEVI
Terhangat
Bayi Kate Middleton | Front Pembela Islam | FPI | Bisnis Yusuf Mansur | Aksi Chelsea di GBK | Daging Sapi Impor
Baca juga:
Judika Bikin Lagu Khusus untuk Pernikahannya
Ashton Kutcher Bakal Dikontrak Lenovo
Alika Islamadina Suka Fashion Korea
Berita terkait
4 Prodi dengan Kuota Terbesar di PPG Prajabatan 2024
10 hari lalu
Apa saja prodi dengan kuota terbesar di PPG Prajabatan?
Baca SelengkapnyaPendaftaran PPG Prajabatan 2024 Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftarnya
29 hari lalu
PPG Prajabatan merupakan salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk memenuhi kebutuhan guru.
Baca SelengkapnyaTop 3 Tekno: Laptop Huawei Matebook D14, Guru Bicara Ekskul Pramuka
33 hari lalu
Selain spesifikasi laptop Huawei Matebook D14 terbaru dan 5 catatan para guru atas polemik ekskul Pramuka, ada juga soal ledakan amunisi kedaluwarsa.
Baca SelengkapnyaSamsung Tingkatkan Kompetensi Digital Guru dan Dosen melalui Samsung Innovation Campus
40 hari lalu
Samsung menggelar program Teachers Training bagi guru dan dosen dalam program Samsung Innovation Campus (SIC) Batch 5 2023/2024.
Baca SelengkapnyaSeleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK
52 hari lalu
Seleksi PPPK tersebut diperuntukkan untuk guru di sekolah negeri.
Baca SelengkapnyaMau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?
4 Maret 2024
Perhimpunan Pendidikan dan Guru menolak jika makan siang gratis menggunakan dana BOS
Baca SelengkapnyaBeda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya
4 Maret 2024
PGRI menilai, tidak ada yang perlu dipersoalkan mengenai pembiayaan program makan siang dan susu gratis yang menggunakan dana BOS.
Baca SelengkapnyaMarak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah
4 Maret 2024
Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatiannya atas perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah-sekolah.
Baca SelengkapnyaRespons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?
4 Maret 2024
FSGI merespons program makan siang gratis dengan menyinggung teori Shang Yang. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaReaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS
4 Maret 2024
Menurut FSGI, penggunaan dana Bos untuk makan siang gratis menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan itu.
Baca Selengkapnya