DPR Minta Pemerintah Serius Lindungi Anak  

Reporter

Selasa, 23 Juli 2013 13:08 WIB

Sejumlah siswa sekolah Menengah Pertama (SMP) sedang mengikuti Ujian Nasional di lembaga pemasyarakatan kelas IIA anak pria Tangerang. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Sosial dan Agama Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah lebih serius dalam melindungi hak anak. "Pemerintah harus lebih mengakselerasi pemenuhan dan perlindungan hak anak," kata Ketua Komisi Sosial dan Agama DPR, Ida Fauziah, saat dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juli 2013.

Hari ini, 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini, sederet persoalan harus menjadi catatan serius pemerintah pada peringatan Hari Anak. Dia mencontohkan, tingginya angka kekerasan pada anak, anak telantar yang masih tersebar di berbagai daerah, juga masih terungkapnya kasus eksploitasi terhadap pekerja anak. "Banyak persoalan anak, dan itu membutuhkan perhatian serius," ujarnya.

Ida mengatakan, selain melalui program, pemerintah juga harus terus mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Masyarakat, khususnya para orang tua, harus terus dididik dan disadarkan akan pentingnya tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak. (Baca: Hari Anak Nasional, 648 Napi Anak Dapat Remisi)

Meski begitu, Ida mengakui, di sisi pemenuhan hak, berbagai program sudah diupayakan oleh pemerintah. Misalnya dalam meningkatkan akses pendidikan anak di semua daerah, termasuk mendorong agar wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun. Juga ada program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk memberi akses pendidikan yang layak pada anak dari keluarga miskin. "Tapi, selain hak, perlindungan terhadap jiwa anak juga harus ditingkatkan."

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang juga anggota Komisi Sosial, Hasrul Azwar, mengatakan peringatan Hari Anak tahun ini harus dijadikan pemerintah untuk lebih fokus menjamin kesejahteraan anak. Sedangkan kasus kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap pekerja anak menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah. "Dua isu ini harus jadi ekstra prioritas."

Anggota Komisi Sosial dari Fraksi Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, berharap peringatan Hari Anak menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih peduli pada anak. Semua pihak harus sama-sama berperan aktif melindungi anak dari berbagai kekerasan. "Masa depan anak itu ada di tangan kita semua, sehingga anak Indonesia bisa tumbuh cerdas."

Nurhayati juga meminta keluarga dan masyarakat memperhatikan tumbuh kembang anak dan penguatan mental. Orang tua harus bisa mendidik anak untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang dewasa. Hal ini, kata dia, diyakini bisa menjauhkan anak dari bahaya kekerasan seksual terhadap anak. (Baca juga: Pengamat Kritik SBY Tegur Anak)

IRA GUSLINA SUFA


Terhangat:
Front Pembela Islam | Bisnis Yusuf Mansur | Daging Impor


Berita populer:

Beredar Video FPI Merusak Toko di Makassar

FPI: SBY yang Harus Menahan Diri

Tifatul Sembiring: Tempo Lebay

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya