Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana (kiri) didampingi anggota Ombudsman divisi Pencegahan, Khoirul Anwar. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Sosial, Benny Setia Nugraha tak terima kementeriannya masuk lima besar kementerian dengan layanan publik terburuk di Indonesia. Dia balik menuding indikator penilaian Komisi Ombudsman tidak jelas dan tidak transparan.
"Kami sudah melakukan berbagai langkah," kata Benny saat dihubungi, Senin, 22 Juli 2013. Dia lalu mencontohkan penerapan sistem online dalam pengadaan barang dan jasa di kementeriannya. Selain itu, semua informasi soal prosedur perizinan, dan program sosial, diumumkan secara terbuka.
Kementerian Sosial, kata Benny, juga selalu menyajikan informasi secara terbuka dan bisa diakses publik --baik di kantor pusat maupun di setiap panti asuhan.
Dia juga membantah kalau disebut ada korupsi dan pungutan liar di kementeriannya. "Kami sudah menerapkan wilayah bebas korupsi, bekerja sama dengan KPK." Benny juga mengklaim kementeriannya selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan hasil pemeriksaan keuangan mereka di BPK.
"Jadi kurang apa lagi kami. Saya sangat meragukan Ombudsman itu. Ayo kita buktikan saja," kata Benny.
Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023
6 Desember 2023
Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023
Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.
