Sejumlah warga antre untuk membeli sembako ketika berlangsungnya pasar murah di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (6/8). ANTARA/Ardiansyah Indra Kumala
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan menduduki peringkat pertama kementerian dengan pelayanan publik terbaik. Hasil survei mengenai tingkat kepatuhan Kementerian dalam pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik itu diumumkan Ombudsman Republik Indonesia, Senin, 22 Juli 2013. Survei dilakukan terhadap 18 kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya unit pelayanan perizinan.
"Empat kementerian masuk zona hijau, sembilan kementerian di zona Kuning, dan lima kementerian di zona Merah," kata Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana di Gedung Ombudsman RI di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
Kementerian dengan pelayanan terbaik dipegang oleh Kementerian Perdagangan dengan perolehan poin 830 dari kemungkinan 1.000, sedangkan kementerian dengan pelayanan publik terburuk dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh poin 285.
Survei ini mengukur beberapa indikator dalam penelitiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Indikator itu mengenai standar pelayanan yang mencakup persyaratan pelayanan, jangka waktu penyelesaian, informasi biaya, prosedur pelayanan, alur pelayanan, dan sarana prasarana.
Kedua maklumat pelayanan, ketiga sistem informasi pelayanan publik, keempat sumber daya manusia, kelima unit pengaduan yang mencakup kotak saran atau pengaduan, pejabat pengelola pengaduan, loket atau ruang pengaduan, informasi nomor telepon pengaduan, atau informasi email pengaduan.
Indikator keenam, sarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti ruang khusus ibu menyusui, ibu hamil dan manula. Indikator ketujuh visi, misi dan moto. Indikator kedelapan sertifikasi ISO 9000:2008. Indikator kesembilan pakaian seragam dan identitas petugas. Dan indikator kesepuluh adalah sistem pelayanan terpadu.
Survei dilakukan Ombudsman terhadap Unit Layanan Publik yang langsung berada di bawah Kementerian, terutama tingkat eselon I dan II, yang berada di Jakarta. Ombudsman RI melakukan survei selama tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2013.
Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023
6 Desember 2023
Itjen Kemenag Sukses Tanggapi 96% Pengaduan Masyarakat Sepanjang 2023
Respons dan tindak lanjut atas setiap pengaduan masyarakat (dumas) menjadi perhatian Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag dalam menjalankan tugas pengawasan.
