DPRD Sulawesi Selatan Minta PNS Tidak Diberi THR  

Reporter

Minggu, 21 Juli 2013 15:00 WIB

Ilustrasi uang rupiah. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Makassar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan meminta pemerintah provinsi membatalkan rencana pemberian tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri ke pegawai negeri sipil. Alasannya, DPRD tidak pernah menyetujui adanya alokasi dana THR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Selatan. ""Kalau tahun ini ada THR, hal itu patut dipertanyakan," kata Muhtar Tompo, anggota Komisi C Bidang Keuangan Dewan Sulawesi Selatan, Sabtu, 20 Juli 2013.

Sebelumnya, pemerintah Sulawesi Selatan berencana memberi THR Idul Fitri kepada 9.000-an PNS. Dengan anggaran sebesar Rp 9 miliar, tiap PNS bakal mendapat THR sekitar Rp 1 juta. Namun, menurut Muhtar, tidak lazim bila pemerintah Sulawesi Selatan memberikan THR kepada pegawainya. Sebab, pemberian THR akan menguras anggaran daerah. "PNS tidak perlu diberi THR karena telah memperoleh gaji ke-13 dari pemerintah pusat," kata legislator Partai Hanura itu.

Jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkukuh memberikan THR, Muhtar melanjutkan, komisi akan memanggil Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulawesi Selatan untuk meberi penjelasan. Pendapat Muhtar itu didukung oleh Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Raakyat Daerah Sulawesi Selatan, Jafar Sodding. Menurut Jafar, pemberian THR dengan menggunakan anggaran daerah melanggar aturan. "Anggaran THR tidak ada dalam APBD Sulawesi Selatan 2013," kata dia.

Jafar menganggap rencana pemberian THR justru akan menimbulkan kemarahan dari masyarakat non-PNS. Sebab, uang yang dipakai untuk THR itu menggunakan anggaran daerah, yang seharusnya untuk masyarakat luas. "PNS sudah mendapatkan banyak fasilitas tunjangan, honor kegiatan, gaji ke-13, dan lainnya," kata Jafar.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Sulawesi Selatan, Yaksan Hamzah, pemerintah akan mengkaji ulang rencana pemberian THR itu. Ia pun mengakui bila tidak ada anggaran THR Idul Fitri pada APBD Sulawesi Selatan 2013. "Kalau dewan melarang, kami akan mengkaji dan berkoordinasi dengan gubernur untuk memutuskan ada tidaknya pemberian THR PNS," kata Yaksan.

INDRA OY

Terhangat:
Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK


Berita terkait:
KPK Segera Tahan Anas dan Andi Mallarangeng

Kemen PU: BPK Mungkin Keliru dalam Audit Pantura

Tersangka Hambalang Mengaku Diperas Mafia Proyek

Kasus Century, KPK Targetkan Selesai Tahun Ini

THR

Berita terkait

Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator

4 hari lalu

Hari Buruh, SPAI Desak Pemerintah Hapus Hubungan Kemitraan antara Pengemudi Ojol dengan Aplikator

SPAI kembali mendesak pemerintah untuk menghapus hubungan kemitraan antara pengemudi ojol dan kurir dengan aplikator.

Baca Selengkapnya

Ramai Parkir Liar di Pamulang Square Rp 10 Ribu Plus THR: Pejabat Datang, Sekuriti Menghilang

16 hari lalu

Ramai Parkir Liar di Pamulang Square Rp 10 Ribu Plus THR: Pejabat Datang, Sekuriti Menghilang

Wakil Wali Kota Tangsel dan sejumlah pejabat mendatangi Pamulang Square untuk mengusut pungli parkir liar, tapi tak mampu menemui petugas sekuriti

Baca Selengkapnya

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

21 hari lalu

Kurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi

Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.

Baca Selengkapnya

Desa Wunut di Klaten Bagikan THR Rp 400 Ribu untuk Warga, Ini Sumber Dananya

22 hari lalu

Desa Wunut di Klaten Bagikan THR Rp 400 Ribu untuk Warga, Ini Sumber Dananya

Warga Desa Wunut mendapat THR dari pemerintah desa.

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

24 hari lalu

Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyebut pengusaha harus transparan jika tak dapat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.

Baca Selengkapnya

Bagi-bagi THR di Kampung Halaman, Inul Daratista: Tak Masalah Isi Dompet Habis

25 hari lalu

Bagi-bagi THR di Kampung Halaman, Inul Daratista: Tak Masalah Isi Dompet Habis

Inul Daratista membagikan THR kepada keluarganya di kampung halaman. Kediamannya sampai penuh bahkan tetangga juga ikut mengantre.

Baca Selengkapnya

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

25 hari lalu

Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

Pemerintah telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 40,77 triliun per hari Selasa, 9 April 2024. Seperti apa rinciannya?

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Kritik Pemberian Insentif Pengemudi Ojol dan Kurir

26 hari lalu

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Kritik Pemberian Insentif Pengemudi Ojol dan Kurir

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia mengkritik pemberian insentif pada pengemudi ojek online dan kurir.

Baca Selengkapnya

Pemberian THR Jadi Ciri Khas di Indonesia, Bagaimana dengan Negara Lain?

27 hari lalu

Pemberian THR Jadi Ciri Khas di Indonesia, Bagaimana dengan Negara Lain?

Pemberian THR juga terjadi di Malaysia, Yunani, dan Ameriksa Serikat. Bedanya, di dua negara yang terakhir diberikan menjelang Natal dan Paskah.

Baca Selengkapnya

Indofarma Sebut Sudah Bayar THR Karyawan, Dibayar Penuh

27 hari lalu

Indofarma Sebut Sudah Bayar THR Karyawan, Dibayar Penuh

PT Indofarma menyatakan telah membayar THR Idul Fitri bagi karyawannya secara penuh tanpa dicicil.

Baca Selengkapnya