TEMPO.CO, Jakarta - Penggiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengukung proses penegakan hukum dalam kasus korupsi dana talangan Bank Century.
Febri meminta anggota DPR juga mendukung putusan Pengadilan Arbitrase Internasional atau International Center for Settlement of Investment yang menolak gugatan Ravat Ali Rizvi, terpidana kasus Bank Century.
"Artinya, pemerintah kita bisa menegakkan proses hukum kasus Century dengan menyita aset terpidana," kata Febri kepad Tempo, Jumat, 19 Juli 2013. Dia mengatakan anggota DPR harus mendukung atau malah mendorong sesegera mungkin upaya penyitaan aset Ravat.
Febri mengatakan legislator yang tidak mendukung artinya menghambat upaya pemberantasan korupsi. Dia juga melihat ada sejumlah anggota DPR yang mengarahkan kasus ini ke ranah politik. Padahal persoalan Bank Century murni hukum.
Dua tahun setelah gugatan tersebut, Pengadilan Arbitrase menerima eksepsi atau keberatan pemerintah terkait dengan gugatan Rafat. Eksepsi pemerintah diterima majelis arbitrase karena investasi Rafat dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Jaksa Agung Basrief Arif mengatakan, dalam putusannya majelis arbitrase menyatakan investasi Rafat tidak mendapatkan izin berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing seperti yang diisyaratkan perjanjian bilateral. "Ini artinya pemerintah menang," kata Basrief.
Gugatan arbitrase ini pernah menjadi polemik. Pada September 2011, anggota Tim Pengawas Bank Century DPR, Bambang Soesatyo pernah mengatakan di sejumlah media massa bila majelis arbitrase memenangkan gugatan Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizfi dalam sidang Pengadilan Arbitrase Internasional.
Menurut Bambang, bila benar keputusan atau vonis Pengadilan Arbitrase memenangkan Hesham dan Rafat, maka otomatis menjadi tambahan bukti tentang penyalahgunaan wewenang dalam kasus pengucuran dana talangan Century. Kemenangan Hesham dan Rafat akan mengkonfirmasi ada pihak yang menggelapkan dana talangan itu.
Bambang menolak berkomentar ketika dikonfirmasi soal pernyataannya dua tahun lalu itu. "Saya tak perlu mengklarifikasi hal itu," kata Bambang melalui pesan pendeknya, Jumat, 19 Juli 2013. Menurut dia, beberapa media memlintir pernyataanya waktu itu. Namun, Bambang tak merinci pernyataan yang dia maksud.
SUNDARI SUDJIANTO
Berita Terpopuler:
Yusuf Mansur Minta Maaf Langgar Aturan
FPI Pusat Kirim Anggotanya ke Kendal
FPI Dibubarkan? Ini Tanggapan Mabes Polri
Mengapa Jokowi Emoh Tambah Eskavator untuk Sungai?
KPK Endus Mark-Up Proyek Jalan Pantura
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
2 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
2 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
3 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
3 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
3 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya