TEMPO Interaktif, Solo:Pemeriksaan mantan anggota DPRD Kota Solo sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD 2003 sebesar Rp 5 miliar kembali batal dilaksanakan, menyusul permintaan penundaan dari para tersangka. Sedianya, Rabu (20/10), ini Polwil Surakarta akan meminta keterangan dari lima anggota DPRD periode 1999-2004 yang duduk dalam Panitia Anggaran. Dengan batalnya pemeriksaan tersebut, berarti dari 10 mantan anggota DPRD Solo yang dipanggil sebagai tersangka belum satupun yang menjalani pemeriksaan. "Kami meminta pemeriksaan ini ditunda karena kami belum mendapatkan penasehat hukum yang akan mendampingi selama pemeriksaan. Penasehat hukum kami anggap sangat penting mengingat ancaman hukuman yang disangkakan kepada kami tidak main-main," ujar Darsono, salah satu tersangka kasus korupsi tersebut kepada Tempo, seusai menyerahkan surat permohonan penundaan tersebut.Sedianya, Darsono akan diperiksa bersama dengan empat rekannya yang lain. Mereka adalah Yusuf Hidayat (FPG/Wakil Ketua DPRD), Eriadi Dody Presetyo (PAN), Poerwono (FPDI) dan Bandung Joko Suryono (FPG). Mereka datang bersama-sama ke Mapolwil untuk menyerahkan permohonan penundaan tersebut. "Kami langsung bertemu dengan penyidik, termasuk Ketua Tim Penyidik, Iptu Hasibuan," jelas Darsono.Menurut Darsono, penyidik memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan penasehat selama tiga hari karena pada Sabtu (23/10) mendatang penyidik akan kembali memanggil para tersangka. Darsono berjanji pihaknya akan menepati panggilan tersebut. "Pada dasarnya kami tidak bermaksud mempersulit. Justru dengan permohonan penundaan ini kami ingin mengkomunikasikan meski sebenarnya kalaupun mangkir juga tidak apa-apa," kata dia.Sementara itu, sejumlah pimpinan partai politik mengeluarkan semacam pernyataan politik sebagai dukungan kepada Polwil Surakarta dalam menangani dugaan kasus korupsi yang melibatkan para kadernya tersebut. Tujuh pimpinan parpol masing-masing PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, PKS, PAN dan PKPI menyatakan agar aparat bertindak proposional dan profesional. "Termasuk kasus lain yang berkaitan dengan dugaan korupsi ini juga harus ditindaklanjuti," kata Ketua DPC PPP Solo, Hasan Mulachela. Imron Rosyid - Tempo