Seorang polisi mengamati Lapas Klas I Tanjung Gusta Medan yang terbakar akibat kerusuhan, (11/7). Kerusuhan dipicu lampu padam dan matinya air PDAM dan menyebabkan kaburnya para napi di penjara tersebut. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memasang kamera pemantau (CCTV) keamanan di setiap lembaga permasyarakatan (lapas). Pemasangan kamera diharapkan bisa mendeteksi potensi kerusuhan di dalam lapas.
"Padahal kami sudah alokasikan anggaran," kata anggota Komisi Hukum Nudirman Munir di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat, 12 Juli 2013. Dia menyatakan, rusuh di lapas sudah terjadi berkali-kali sehingga semestinya bisa diantisipasi.
Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan, Kamis malam, 11 Juli 2013. Terletak di barat laut Kota Medan, penjara berkapasitas 1.054 narapidana ini dihuni 2.600 narapidana. Lapas Tanjung Gusta juga menampung narapidana dewasa dan anak.
Saat kerusuhan, narapidana merusak ruang pegawai dan sipir, serta membakar ruang administrasi dan tata usaha penjara. Akibat keurusuhan ini 5 orang tewas. (Baca juga: Ini Penyebab Rusuh dan Kebakaran Tanjung Gusta)
Nudirman menyayangkan mengapa pemasangan kamera pemantau tidak terdengar kelanjutannya. Politikus Partai Golkar ini mengaku heran seakan-akan ada yang ditutup-tutupi di dalam lapas. "Kenapa takut banget pasang CCTV di dalam lapas," kata dia.
Nudirman menyatakan, kelebihan kapasitas penjara juga disebabkan kriminalisasi yang dilakukan penegak hukum. Menurut dia, ada banyak orang yang seharusnya tidak perlu dipenjara tetap tetap diadili dan dimasukkan ke dalam lapas.
Seharusnya, kata dia, penegakkan hukum tidak dilakukan dengan cara melanggar hukum. "Jangan orang dipaksa mengaku dengan disiksa," kata dia. Nudirman meminta penegak hukum tidak mengkriminalisasi seseorang dalam proses penegakan hukum.
Bahkan, Nudirman menuding kejaksaan memiliki target dalam penyelesaian kasus. Sayangnya, target ini ditujukan kepada mereka yang tidak mampu menyuap penegak hukum. "Kenapa enggak mengejar pejabat yang lebih tinggi," kata dia.
