TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan presiden Abdurrahman Wahid mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus memperingatkan Jusuf Kalla. Hal ini berkaitan dengan pernyataan yang bersifat diskriminatif dari Jusuf Kalla dalam harian Sinar Harapan edisi 12 Oktober 2004. ?Dari dulu Jusuf Kalla pandangannya dikemukakan tanpa melihat sebab akibatnya,? ujar Gus Dur dalam pertemuannya dengan masyarakat Tionghoa di kantor PBNU, Selasa (19/10). Ia meminta SBY agar berbicara ke Kalla berkaitan dengan pernyataannya tersebut. ?Saya akan menentang diskriminasi,? katanya. Karena menurutnya, bukan begitu caranya bersaing. Saat ini, ia berpandangan Indonesia sedang dikuasai oleh orang Islam garis kanan. Bila pernyataan Jusuf Kalla itu benar, maka kondisi Indonesia berada pada saat yang tidak menggembirakan. Gus Dur juga mengatakan bahwa ungkapan tersebut hanya pendapat pribadi Jusuf Kalla. Sedangkan SBY, katanya, tidak berpikiran seperti itu. ?SBY tidak begitu. Pernyataan-pernyataannya saya tahu persis,? ujarnya. Sebagai TNI, ia akan terikat pada UUD 1945 sampai mati. Ia juga meminta agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi dikemudian hari, karena keadaan seperti ini menimbulkan rasa tidak aman.Sementara itu, mantan sekjen Indonesia Chinese Asociation, Michael Utama, menghimbau agar kelompok Tionghoa tetap membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Ia berpandangan, SBY akan sangat rasional dalam mensikapi perbedaan etnis yang ada di Indonesia. Tidak ada perbedaan antara bangsa Indonesia asli dan tidak asli. Ia juga menyarankan, agar semua etnis termasuk Tionghoa untuk bersama-sama memajukan bangsa. Dalam harian Sinar Harapan tersebut, Kalla menyatakan akan memberikan perlakuan kepada kelompok pengusaha secara berbeda. Ia merujuk pasal 21 ayat 5 Keppres No. 16 tahun 1994 yang menyebutkan bahwa perusahaan golongan ekonomi lemah adalah perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki golongan ekonomi lemah. Dan menariknya, sebagian besar golongan ekonomi lemah terdiri dari orang Indonesia asli. Dalam pernyataannya, Jusuf Kalla tidak khawatir dianggap diskriminatif dengan adanya kebijakan tersebut. Dimana ini merupakan solusi untuk menghilangkan sentimen anti Tionghoa yang mayoritas memegang perusahaan besar. Dalam harian tersebut, ia juga mengatakan Peristiwa Mei 1998 dipicu kemarahan masyarakat karena adanya jurang kaya dan miskin di Indonesia. Maria Ulfah?Tempo