Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan, di Jakarta. [TEMPO/Jacky Rachmansyah]
TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Komunikasi dan Informatika Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pemilihan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia sudah melewati proses yang benar dan sah. Dewan siap membuka nilai peserta seleksi kepada publik jika diperlukan.
"Kalau memang mau, nanti kami buka nilai hasil seleksi," kata Wakil Ketua Komisi Komunikasi DPR Ramadhan Pohan saat ditemui di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2013.
Ramadhan membantah anggapan bahwa seleksi hanya dilakukan oleh tiga panitia seleksi. Menurut dia, seleksi juga dilakukan oleh Tim Sembilan di Komisi Komunikasi DPR. Sehingga, kata Ramadhan, jumlah total anggota panitia seleksi menjadi 12 orang.
Dia menjelaskan, komisioner hasil pilihan DPR harus segera dilantik. Jika ada debat soal komisioner terpilih, menurut Ramadhan itu merupakan hasil dari proses yang berlangsung demokratis. Ia meminta publik memantau bagaimana KPI bekerja.
Menurut Ramadhan, jika KPI membiarkan ada pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi, DPR siap mengkoreksi dan memanggil lembaga tersebut. Menurut politikus Partai Demokrat itu, publik juga dipastikan akan mengawasi isi siaran dan bisa merasakan jika ada keberpihakan pada partai politik tertentu. "Ini tahun politik dan tidak mudah membohongi publik," kata dia.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia
