TEMPO.CO, Cianjur - Pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di beberapa desa di Kecamatan Pacet dan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dinilai tidak tepat sasaran. Orang kaya dan orang yang sudah meninggal dunia masuk daftar rumah tangga sasaran yang mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) .
"Ada warga kami yang sudah meninggal terdata sebagai penerima BLSM, bahkan orang mampu seperti pengusaha pun mendapat BLSM," kata Ketua RW 4 Desa Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Dede Ihkwanudin di Cianjur, Rabu 10 Juli 2013.
Menurut dia, dari 37 penerima BLSM, 50 persen di antaranya adalah orang mampu. Kacaunya data tersebut mengakibatkan terjadi kecemburuan sosial. Dia berharap pemerintah mengevaluasi data penerima BLSM. "Untuk mendapat data yang akurat sebaiknya melibatkan RT atau desa," katanya.
Kepala Desa Cipendawa Acep Ganda Permana mengatakan, hasil penelusuran pihak desa, warga yang memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup baik, masih menerima BLSM, namun yang tidak mampu justru tidak mendapatkannya. Di desa itu ada 702 orang yang mendapat BLSM, tapi data desa mencatat jumlah orang tidak mampu yang berhak menerima BLSM sebanyak 1.097 orang berdasarkan RTS tahun lalu.
Di Kecamatan Sindangbarang, sejumlah warga juga mengeluhkan pendataan penerima BLSM yang kacau balau.Warga yang menerima bantuan dipotong Rp100 ribu per orang untuk dibagikan kepada warga penerima hak yang tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Mubarok, 50 tahun, warga Kampung Pasirkaret Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur mengatakan, pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sangat kacau. Sehingga, banyak warga yang tidak mampu tidak dapat merasakan bantuan tersebut. "Warga yang mendapatkan BLSM harus rela menyumbang Rp 100 ribu untuk warga miskin yang tidak dapat BLSM," katanya.
Sekretaris Desa Saganten, Ade Kosasih mengatakan, akibat pendataan yang tidak akurat, pihak desa dan ketua RT menjadi sasaran protes warga, padahal RT dan desa tidak dilibatkan dalam pendataan penerima hak tersebut. "Pendataan ini langsung dari BPS, tapi warga protesnya ke desa dan ketua RT di sini," ujarnya.
Beberapa ketua RT mengambil inisiatif agar pembagian BLSM ini adil di kalangan warga. Dengan cara, penerima BLSM menyumbang Rp 100 ribu untuk warga miskin yang tidak menerima bantuan itu. "Pada pembagian tahap kedua nanti, kami berharap pemerintah pusat bisa mendata ulang penerima BLSM ini. Hal itu agar tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," katanya.
DEDEN ABDUL AZIZ
