TEMPO.CO, Jakarta- Anggaran logistik untuk Pemilihan Umum 2014 mencapai Rp 4,9 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan seluruh perlengkapan tempat pemungutan suara, mencakup kotak suara, bilik suara, tinta jari, hingga surat suara pemilihan legislatif dan presiden. "Untuk tahun 2013 anggaran logistik sekitar Rp 800 miliar, sisanya sekitar Rp 4,1 triliun untuk tahun 2014," kata Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Rahman Hakim saat ditemui di kantornya, Senin 8 Juli 2013.
Kepala Biro Logistik KPU Boradi mengatakan pengadaan kebutuhan logistik dibagi menjadi dua tahap. Tahun 2013, lelang sebagian perlengkapan yang dibuka adalah pengadaan kotak dan bilik suara. Pengadaan inilah yang memakan biaya sekitar Rp 800 miliar. Pemilu 2014 mendatang, dibutuhkan sekitar 2,2 juta kotak dan bilik suara.
Kotak dan bilik suara, KPU masih bisa menggunakan barang-barang lama yang diadakan pada Pemilu 2004 lalu. Namun, sebagian barang dinyatakan tak lagi bisa digunakan lantaran rusak atau hilang. Diprediksi kekurangan kotak dan bilik suara mencapai sekitar 500 ribu. "Pengadaan sekarang untuk menutup sisanya. Yang masih bisa dipakai tetap digunakan,"kata Boradi.
Boradi memprediksi harga satuan kotak suara adalah Rp 200 ribu. Harga tersebut bisa naik maupun turun, bergantung lokasi pengadaan. "Sebab harga sudah termasuk ongkos distribusi," kata Boradi. Sementara satuan bilik suara dipatok di kisaran Rp 50-75 ribu.
Setiap TPS membutuhkan setidaknya empat kotak dan bilik suara. KPU memperkirakan akan ada 540 ribu tempat pencoblosan pada Pemilu 2014 mendatang. Angka tersebut masih bisa berubah bergantung hasil pemutakhiran pemilih yang diumumkan secepatnya September mendatang.
Sedangkan lelang kedua adalah untuk menutupi kebutuhan logistik, antara lain surat suara, tinta jari, serta segel. Lelang ini baru dibuka pada tahun 2014. Berbeda dengan kotak dan bilik suara, lelang tender barang-barang tersebut sepenuhnya ditangani oleh KPU pusat. Boradi mengatakan anggarannya mencapai Rp 4,1 triliun. "Cukup untuk pemilu legislatif dan presiden dua putaran," ujarnya.
Khusus untuk Pemilu legislatif, setidaknya ada 2.471 macam surat suara yang akan diproduksi oleh KPU. Angka tersebut sesuai dengan jumlah daerah pemilihan legislatif, dari tingkat pusat hingga kabupaten.
Biro logistik belum bisa memastikan berapa surat suara yang akan dicetak, lantaran harus menunggu Daftar Pemilih Tetap diumumkan. Untuk menyusun anggaran, sementara KPU berpatokan pada jumlah pemilih yang tertera dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Ada sekitar 190 juta pemilih, kata Boradi.
Nilai surat suara pemilihan presiden mencapai Rp 500 per lembar, sementara pemilihan legislatif Rp 1.200. Angka tersebut diperoleh dari hasil bagi ongkos produksi dan distribusi surat suara dengan jumlah pemilih dalam DP4.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan rancangan kebutuhan logistik sudah selesai dibicarakan di internal KPU. "Kami akan segera bawa untuk dikonsultasikan ke Dewan, " katanya.
ANANDA BADUDU
Topik Terhangat
Karya Penemu Muda | Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Bencana Aceh
