Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin (tengah), Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Hardiono Saroso (kanan) dan Kapolda DIY Brigjen Pol. Sabar Rahardjo (kiri). ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO , Yogyakarta:Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nurkholis menyatakan, untuk mengkonstruksikan kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan secara gamblang, sebaiknya mantan Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan mantan Panglima Kodam IV/Diponegoro dimintai keterangan dalam persidangan.
"Untuk mengkonstruksi kasus penyerangan LP Cebongan dengan tuntas, sebaiknya mantan Kepala Polda dan mantan Pangdam dimintai keterangan," kata Nurkholis,Ahad 7 Juli 2013.
Ia menambahkan, sebaiknya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-2 Yogyakarta yang menyidang 12 tersangka dari anggota grup II Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo mempertimbangkan untuk memanggil dua tokoh sentral di kepolisian Yogyakrata dan tokoh sentral TNI di Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta itu. Keterangan dari dua tokoh ini penting dilakukan untuk mengungkap peristiwa tersebut di Pengadilan Militer dengan sejujur-jujurnya dan segamblang-gamblangnya.
Ia mengaku, pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memberikan laporan atas temuan dari investigasi kasus penyerangan Cebongan, 23 Maret 2013 itu. Harapannya, temuan itu menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Memang, otoritas sepenuhnya dimiliki pengadilan. Namun, dengan-masukan-masukan itu, akan lebih menguak lagi peristiwa yang menewaskan empat tahanan tewas mengenaskan dan beberapa sipir terluka.
Dalam temuan Komnas HAM, bekas kepala LP Cebongan, Sukamto mengatakan, sebelum peristiwa penyerangan dan penembakan 4 tahanan di penjara itu, dia sempat menghubungi Kepala Polda Sabar Rahardjo. Namun saat itu tak ada respon.
Dalam peristiwa penyerbuan penjara itu, empat tahanan tewas. Mereka adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, 31 tahun, Yohanes Juan Manbait (38), Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33) dan Gameliel Yermianto Rohi Riwu alias Ade(29).
