TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua DPR Agung Laksono tidak merespon penolakan fasilitas mobil dinas volvo oleh Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Menurut Agung, pimpinan dewan belum membicarakan fasilitas-fasilitas yang diterima anggota termasuk mobil dinas mewah yang menjadi jatah pimpinan. Pimpinan dewan, katanya, baru membicarakan pembagian ruang kerja dan penggunaannya. Menurut Agung, dia akan tetap menggunakan mobil dinas yang sudah dianggarkan sekretariat negara untuk pimpinan dewan. Dia beranggapan, penghematan tidak sekedar menghilangkan fasilitas empat atau lima mobil saja, tapi juga menetapkan nilai penghematan yang berdampak besar. "Itu hak dia (Hidayat) untuk menyampaikan (penolakan) itu," kata Agung kepada wartawan disela-sela rapat konsultasi pimpinan dewan dan fraksi-fraksi di gedung DPR Jakarta, Kamis (14/10) siang. Agung menjelaskan, penghematan bagi dia adalah menghilangkan subsidi pada orang kaya yang mencapai Rp 73 triliun. Disamping itu, tiga langkah lainnya yang bisa dilakukan negara untuk menghemat adalah biaya otonomi daerah, penghematan yang terkait pada biaya obligasi yang diatas Rp 65 triliun dan cicilan utang luar negeri yang mencapai ratusan triliun rupiah. Politikus dari Partai Golkar ini berpendapat, semangat pernyataan Hidayat untuk penghematan cukup baik tapi penghematan seharusnya dilakukan secara proposional dan mestinya yang lebih mempunyai dampak manfaat yang lebih besar dari sekedar empat atau lima mobil. Namun, ia menambahkan, sebagai gerakan moral, penolakan Hidayat ini bagus dan patut menjadi keteladanan. Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Zaenal Ma'arif mengatakan, pimpinan dewan sudah membahas secara informal penolakan Hidayat itu. "Kami sepakat kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono oke, karena ini yang mengatur sekretariat negara maka harus di bawah kontrol presiden dan wapres," kata Zaenal seraya mengharapkan pemerintah baru jangan membeli mobil baru bagi para menteri. Menurut dia, pejabat negara sebaiknya mendapatkan fasilitas mobil sekelas Kijang atau sedikit diatasnya. Penggunaan mobil kelas menengah ini, menurutnya bisa membawa kebaikan bagi rakyat. Wakil ketua dewan lainnya, Soetardjo Suryo Guritno beranggapan, penolakan Hidayat itu bukan penghematan jika hanya empat mobil saja. "Mending sebagian gajinya diberikan fakir miskin," kata Soetardjo. Ia justru mempertanyakan apa definisi mewah itu. Politikus gaek dari PDI Perjuangan ini menyatakan, mestinya Hidayat tidak saja menolak fasilitas mobil mewah, tapi juga fasilitas-fasilitas mobil lainnya. Menurut dia, pimpinan dewan tidak akan mempermasalahkan fasilitas mobil mewah itu. "Yang penting kita bisa kerja, kami nggak nuntut wong kami sudah punya lama," ujarnya. Meski demikian, Soetardjo mengharapkan, jika memang rakyat menghendaki pemberian fasilitas yang sederhana maka bisa saja dilakukan. Ia mencontohkan, pejabat pemerintah di Kuba, mulai dari presiden hingga menterinya mendapatkan jatah mobil keluaran 1974. "Tapi itu negara komunis, anda sendiri yang pilih cocok tidak dengan Indonesia," katanya.Istiqomatul Hayati - Tempo