TEMPO.CO, Garut - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menolak untuk mengalokasikan dana bagi masyarakat miskin yang tidak tercover dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang digulirkan pemerintah pusat.

Saat ini, ada sekitar satu juta warga Garut tidak tercantum dalam daftar penerima BLSM dari 1,3 juta. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak memadai. "Sangat berat bagi kita kalau untuk menganggarkan BLSM," ujar Sekretaris Daerah Garut, Iman Alirahman, kepada Tempo, Kamis, 04 Juli 2013.

Badan Pusat Statistik jumlah warga Garut yang tergolong miskin mencapai setengahnya atau 1,3 juta jiwa dari total penduduk 2,5 juta. Sedangkan warga miskin yang menerima BLSM tahun ini hanya 182.239 orang.

Alasan sulitnya penganggaran itu karena tidak adanya tambahan sumber dana lain yang bisa dialokasikan untuk warga miskin. Menurut Iman, keuangan daerah saat ini sudah cukup pas-pasan dalam membiayai semua kegiatan pemerintahan. Karena itu, dalam perubahan anggaran mendatang sulit untuk melakukan pengalihan alokasi atau pun efesiensi anggaran yang dialokasikan untuk menambal kekurangan BLSM.

Beban pemerintah daerah juga semakin bertambah dengan adanya persiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan mulai diberlakukan pada awal tahun depan. Selain itu, pemerintah daerah juga mendapatkan intruksi dari Kementrian Dalam Negeri untuk memberikan subsidi bagi pendistribusian beras murah bagi warga miskin. "Bagaimanapun kita tidak sanggup untuk menambal kekurangan BLSM," ujar Iman.

Sebelumnya Pemerintah menginstruksikan kepala daerah dari 34 provinsi agar menyediakan dana untuk menutupi kekurangan dana BLSM. Dana untuk menutupi kekurangan BLSM ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi sejumlah kementerian bersama 34 sekretaris provinsi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, kemarin. "Ini solusi untuk menutupi kekurangan BLSM yang sudah disalurkan," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kementeri Dalam Negeri, Tarmizi Abdul Karim.

SIGIT ZULMUNIR

Berita terpopuler
Ada SBY, Tepuk Tangan Meriahnya untuk Jokowi
Ini Alasan Terdakwa Cebongan Mengakui Perbuatannya
Ada Boneka Barbie Bertubuh Proporsional di Amerika
Saran Bank Dunia: Naikkan Lagi Harga BBM
Peneliti Jepang Temukan Cara Atasi Gigi Berlubang
Dianiaya Kopassus, Gigi Sipir Cebongan Rusak
BNN: Novi Amilia Positif Gunakan Sabu