TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti pada Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR), Yusfitriadi meminta Komisi Penyiaran Indonesia bersikap tegas soal aturan penggunaan media televisi untuk politik. Hal ini untuk mengurangi penyimpangan penggunaan media televisi untuk kampanye dan sosialiasi partai. "Sejauh ini KPI seakan tidak bisa berbuat banyak untuk memberikan peringatan," kata Yusfitiriadi, Rabu, 3 Juli 2013.
Menurut Yusfitriadi, beberapa media televisi dalam beberapa bulan terakhir terlihat kerap menampilkan acara partai politik tertentu. Misalnya Metro TV yang menyiarkan siaran langsung penyerahan bacaleg partai Nasional Demokrat, dan deklarasi calon presiden dan wakil presiden dari partai Hati Nurani Rakyat yang disiarkan langsung di staisun MNC, dan RCTI.
JPPR menilai monopoli stasiun televisi oleh partai tertentu ini bisa menimbulkan dinamika politik yang tak sehat. Karena itu, JPPR meminta KPI segera bertindak tegas dan menetapkan apakah penggunaan televisi untuk media politik melanggar aturan pemilu atau tidak. Atau memang hanya masuk wilayah etis, ini harus jelas.
Yusfitiradi khawatir, bila KPI tak kunjung tegas, ke depan partai pemilik televisi akan semakin leluasa memanfaatkan media miliknya untuk iklan dan sosialiasi kegiatan partai. Hal ini dikhawatirkan akan memunculkan pemilu yang tak adil dan tak fair. Selain pada KPI, JPRR juga meminta Bawaslu memperketat pengawasan dan mendorong munculnya aturan yang adil. Komisi Pemilihan Umum juga diminta segera mengeluarkan aturan tentang iklan dan siaran partai di media.
Dalam catatan Tempo, ada tiga bos televisi yang juga petinggi partai politik yang bakal ikut bertarung dalam pemilihan presiden mendatang. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, pemilik TV One dan ANTV, ; Ketua Badan Pemenangan Pemilu Hanura, Harry Tanoe Soedibyo pemilik televisi Media Nusantara Citra Group yang menaungi RCTI, MNC TV, dan Global TV; serta Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, pemilik Media Group yang menaungi Metro TV.
IRA GUSLINA SUFA
Topik Terhangat
Tarif Progresif KRL |Bursa Capres 2014 |Ribut Kabut Asap| PKS Didepak?
Berita terpopluer:
Cara Kepolisian Tutupi Kasus Upaya Suap Anggotanya
Petinggi Polisi Minta Kasus Suap Tidak Bocor
Luthfi Hasan Tuding KPK Ingin Hancurkan PKS
Bupati Rote Bantah Roy Suryo Marah-marah di Hotel
Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas
Polisi: Laporan Wartawati Korban Perkosaan Janggal
