2015, Bupati dan Wali Kota Dipilih DPRD

Reporter

Selasa, 2 Juli 2013 13:44 WIB

Ilustrasi Pilkada. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Batam--Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, mulai 2015, Bupati dan Wali Kota akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan Gubernur tetap dipilih secara langsung.

Selain itu, bentuk pemilihan akan dilakukan serentak. " Tidak seperti sekarang, tiap tiga hari ada pemilihan bupati atu wali kota," kata Djohermansyah kepada Tempo, Rabu 2 Juli 2013 usai membuka Seminar Nasional bertajuk " Refleksi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Konteks Kekinian," di Batam.

Pemilihan serentak baru dimulai 2015, menurut Dhojermansyah, karena pada 2014 akan digelar pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.

Ia meminta pengertian masyarakat mengenai pergantian proses pemilihan Bupati/Walikota ini karena bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri."Ini demi masyarakat juga," ujar Djohemrnasyah lagi.


Kendala yang paling penting adalah apakah masyarakat dapat menerima dengan baik proses pergantian sistem ini. Sebab pada hakikatnya demokrasi itu untuk kesejahteraan masyarakat, jadi perubahan sistem ini diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud.


Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Suhajar Dewantara mengemukakan, menyambut baik perubahan sistem pemilihan Bupati/Walikota oleh legislatif pada 2015. Sebab tujuan berdemokrasi itu untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, tujuan perubahan sistem pemilihan tersebut bertujuan agar rakyat lebih sejahtera.

Suhajar menjelaskan, keputusan pemerintah pusat dalam pemilihan Bupati/Walikota oleh legislatif itu merupakan hasil kajian setelah 17 tahun Otonomi Daerah." Jadi itu sudah matang," katanya. Hal penting dalam sistem pemerintahan dalah bagaimana rakyat bisa sejahtera dengan sistem tersebut. " Kepri siap dengan sistem tersebut," lanjut Suhajar.

Ia menjelaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari dua kota yakni Kota Batam dan Tanjungpinang, lima kabupaten yaitu Kabupaten Lingga, Karimun, Natuna, Anambas dan Bintan dengan jumlah penduduk sebanyak 2,2 juta jiwa. Kepri sebagai daerah perairan, maka bila dilangsungkan pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wali kota secara serentak membantu percepatan proses pemilihan tersebut, dan tidak berulang-ulang.


RUMBADI DALLE

Berita Terpopuler:
Bupati Rote Bantah Roy Suryo Marah-marah di Hotel

Stasiun UI Masih Gunakan Tiket Kertas

Polisi: Laporan Wartawati Korban Perkosaan Janggal

SBY Minta Video Wonderful Indonesia Distop

6 Makanan Peningkat Kecerdasan Otak

Luthfi Pertanyakan Hatta Rajasa Hilang di Dakwaan

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya