TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengatakan inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah Kementerian Dalam Negeri, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, inisiator RUU Ormas adalah Direktorat Jenderal Kesatuan dan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
"RUU ini memang banyak tipu-tipu. RUU ini digagas Kesbanglinmas yang merupakan mata-mata pada masa Orde Baru. Maka dengan pengesahan RUU ini, Orba diundang kembali," kata Poengky di kantornya, Senin, 1 Juli 2013.
Poengky menilai pengesahan RUU Ormas ini semata-mata demi kepentingan penguasa. Meskipun DPR mengklaim telah mengubah RUU itu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi Poengky yakin RUU itu sama sekali tak mengakomodir kebutuhan masyarakat. "RUU ini juga tak pernah ada sosialisasinya," kata dia.
Ketua Arus Pelangi, Widodo Budi Darmo, menilai pemerintah dan DPR terlalu memaksakan RUU Ormas untuk disahkan Sidang Paripurna DPR. "Belum disahkan saja, mereka sudah menyuruh masyarakat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata dia di kantor Imparsial, Senin, 1 Juli 2013. "Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR sadar bahwa RUU tersebut dipaksakan."
"Biar jelas mana yang salah, kami atau mereka (ormas yang menolak RUU)," kata Haramain ketika dihubungi Tempo, Senin, 1 Juli 2013. Menurut dia, Pansus sudah berusaha memperbaiki RUU ini semaksimal mungkin dan membuka ruang untuk masukan sampai detik-detik terakhir. Dia membantah bila dianggap tidak mengakomodasi kepentingan organisasi masyarakat.
