PPP: Jokowi Jangan Nafsu Jadi Presiden

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 1 Juli 2013 12:57 WIB

Ekspresi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat ditemui di ruang kerjanya di Balai Kota, Jakarta, (13/6). Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menuntaskan masa jabatannya ketimbang memikirkan calon presiden. Setahun sebagai gubernur, Jokowi dinilai belum sukses membenahi persoalan Jakarta.

"Jokowi jangan nafsu amat jadi presiden," kata Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar, di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 1 Juli 2013. Menurut dia, Jokowi harus menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur sehingga teruji sebagai calon presiden.

Dia menegaskan, pengalaman sebagai walikota belum cukup untuk menjadi capres. Hasrul menjelaskan, menurut konstitusi semua orang memang berhak menjadi capres. Namun dia meminta mereka yang hendak maju mengukur diri apakah pantas menjadi capres. "Hak ini dibungkus kepatutan."

Dia justru menilai Ketua Umum PPP Suryadharma Ali lebih layak menjadi calon presiden. Menurut anggota Komisi Sosial DPR, Suryadharma pernah menjadi Ketua Komisi di DPR, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan dua kali menjadi menteri.

Saat ini partai politik terlalu cepat membicarakan capres. Target partai adalah menang pemilu. Hasrul mencontohkan target PPP memperoleh suara 10 persen. Dengan angka sebesar itu, partai dinilai lebih memiliki daya tawar politik saat Pemilu Presiden. "Minimal bisa mengajukan calon wakil presiden," ujar dia.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik Terhangat
Tarif Progresif KRL | Ribut Kabut Asap | PKS Didepak? | Puncak HUT Jakarta


Baca juga

Istri Fathanah Siapkan Lagu Berjudul "PKS"

Cuma Jokowi yang Dipandang Mampu Bendung Prabowo

Gerindra Pegang Teguh Janji Jokowi

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

18 menit lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

3 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

7 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

10 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

20 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

20 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

22 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya