Pejabat Penyeleweng Dana UN Seharusnya Dihukum

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Jumat, 28 Juni 2013 13:46 WIB

Sejumlah siswa SD Negeri Cideng 06 Pagi melakukan aksi corat-coret seragam sekolah di kawasan Bunderan HI, Jakarta, Rabu (8/5). Ujian Nasional SD yang dilaksanakan selama tiga hari, berakhir pada Rabu (8/5) ini. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Pendidikan, Andreas Tambah, meminta pelaku penyeleweng dana ujian nasional ditindak tegas. Soalnya, menurut dia, selama ini pejabat yang melakukan kesalahan hanya dipindahtugaskan. "Mestinya harus ada upaya hukum, tak hanya dimutasi," katanya saat dihubungi, Jumat, 28 Juni 2013.

Untuk mengatasi permasalah ujian nasional secara keseluruhan, Andreas menyarankan, agar ujian nasional ditiadakan. Kalau pun ada, kata dia, pola pelaksanaannya harus diubah. "Misalnya tak lagi secara nasional, hanya untuk pemetaan," katanya.

Itu pun pemerintah harus menindak tegas pelaku kecurangan. Soalnya, selama masih ada ujian nasional, menurut dia, kecurangan akan ada. "Kalau sekarang biasanya hanya dimutasi, setelah itu kasusnya hilang sendiri," katanya.

Dalam laporan sementara, BPK menemukan indikasi kerugian negara Rp 242 miliar dalam pelaksanaan ujian nasional beberapa waktu yang lalu. Mengacu dalam dokumen yang diperoleh Tempo, kerugian negara tersebut tersebar dalam 33 temuan.

Dengan rincian, 13 temuan di tingkat pusat dan 20 temuan di tingka daerah. Pemicunya beragam, dari penyusunan anggaran yang tak cermat sampai pembayaran pekerjaan yang tak diyakini kewajarannya.


NUR ALFIYAH


Terhangat:
Ribut Kabut Asap|
PKS Didepak?| Persija vs Persib| Penyaluran BLSM| Eksekutor Cebongan

Baca Juga:

SBY dan Ronaldo Saling Follow di Twitter

Heboh Bayi Berkepala Dua di Majenang, Cilacap
Ilmuwan Temukan Tiga Planet Layak Huni
Implan Payudara Wanita Pecah Saat Bermain iPhone

UN

Berita terkait

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

24 Agustus 2022

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

Baca Selengkapnya

KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan

9 Januari 2019

KPAI Usulkan Soal UN untuk Sekolah Darurat Dibedakan

KPAI juga meminta kebijakan pembedaan soal UN diberlakukan untuk para siswa yang pindah sekolah akibat bencana di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Hasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan

18 April 2018

Hasil Analisis UN Diharapkan Bisa Mendongkrak Mutu Pendidikan

Hasil telaah akan digunakan untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran.

Baca Selengkapnya

Mendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit

18 April 2018

Mendikbud Tanggapi Soal UN Matematika yang Dianggap Sulit

Soal UN SMA mata pelajaran matematika membuat gaduh para siswa karena dinilai terlalu sulit dan tak pernah diajarkan.

Baca Selengkapnya

Soal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA

14 April 2018

Soal HOTS yang Bikin Gaduh Peserta UN SMA

Peserta Ujian Nasional atau UN tingkat SMA mengeluhkan soal yang tak sama dengan kisi-kisi. Soal UN yang dikeluhkan kebanyakan adalah matematika.

Baca Selengkapnya

UN SMP 2018, Kementerian Pendidikan: Soal Berbentuk Esai

15 Juni 2017

UN SMP 2018, Kementerian Pendidikan: Soal Berbentuk Esai

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan soal ujian nasional (UN) tingkat sekolah menengah pertama pada 2018 tidak lagi berbentuk pilihan ganda, melainkan esai.

Baca Selengkapnya

USBN SD, Menteri Pendidikan: Ujian Itu Penting, tapi Utamakan Kejujuran

16 Mei 2017

USBN SD, Menteri Pendidikan: Ujian Itu Penting, tapi Utamakan Kejujuran

Menteri Muhadjir meminta guru terus menanamkan semangat integritas kepada anak-anak sebagai penerus bangsa untuk memperkuat rasa nasionalisme.

Baca Selengkapnya

UNBK SMP, Ombudsman Temukan 16 Indikasi Kesalahan

5 Mei 2017

UNBK SMP, Ombudsman Temukan 16 Indikasi Kesalahan

Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Ahmad Suaedy menerima laporan sejumlah maladministrasi selama UNBK.

Baca Selengkapnya

Konvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih  

2 Mei 2017

Konvoi Hasil UN SMA di Klaten Brutal, Polisi Dalami Dugaan Klitih  

Kepolisian Resor Klaten mendalami dugaan adanya keterlibatan kelompok klitih dalam konvoi pelajar yang melakukan aksi brutal di sejumlah wilayah, hari ini.

Baca Selengkapnya

Depok Klaim Kota Pertama UNBK 100 Persen di Jawa Barat

2 Mei 2017

Depok Klaim Kota Pertama UNBK 100 Persen di Jawa Barat

Akibat keterbatasan ruangan, beberapa SMP menumpang di sekolah lain.

Baca Selengkapnya