Menteri Perdagangan Gita Wirjawan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga di kantor Pos Indonesia, Grogol, Jakarta, (22/6). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Makassar - Ratusan orang mengantri di depan Kantor Pos di Jalan Slamet Riyadi, Makassar. Mereka datang berbondong-bondong untuk mendapatkan uang Rp 300 ribu sebagai dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Dana kompensasi kenaikan harga BBM ini mestinya ditujukan bagi warga kurang mampu. Namun tidak sedikit dari pengantri dana BLSM datang menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan berdandan layaknya orang mampu dan orang berada. Jauh dari kriteria miskin sebagai penerima BLSM.
Erna misalnya yang berstatus single parrent, 30 tahun, ikut mengantri untuk mendapatkan dana BLSM. Warga Kelurahan Bunga Ejaya Kecamatan Bontoala ini datang ke kantor pos dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo. "Saya butuh dana ini untuk memenuhi kebutuhan anak-anak," kata karyawan catering makanan, Rabu 26 Juni 2013.
Pemandangan serupa juga tampak di Kantor Pos Kecamatan Panakkukang. Para penerima dana BLSM yang datang menggunakan kendaraan sepeda motor keluaran 2011. Pakaian yang mereka kenakan juga tidak mencerminkan mereka dari kalangan kurang mampu.
Sebelumnya, ratusan penyandang kusta atau disabilitas, warga Ballang Baru datang ke kantor Pemerintah Kota Makassar memprotes ketidakadilan pembagian dana BLSM. sebab mereka tidak mendapat Kartu Perlindungan Sosial untuk menerima BLSM.
Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengatakan, telah menginstruksikan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. Agar melakukan verifikasi terhadap 44.217 warga penerima BLSM. Setelah itu, pemerintah setempat akan melakukan pendataan ulang.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kepatuhan dan peran aktif mitra Ditjen PKRL dalam penyelenggaraan KKPRL sekaligus sebagai wujud nyata dukungan terhadap keberlanjutan pemanfaatan ruang laut.
