TEMPO.CO, Jakarta - Aktifis Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Maruli menyatakan kepolisian sebagai pihak yang paling sering melakukan penyiksaan. Pernyataan tersebut disampaikan merujuk pada laporan-laporan yang masuk ke LBH Jakarta.
"Pelaku penyiksaan kebanyakan kepolisian," kata Maruli di kantor LBH Jakarta, Rabu 25 Juni 2013. Menurut dia, penyiksaan terjadi saat proses hukum sedang berjalan. "Korbannya adalah yang terkena kasus hukum," ujar dia.
Dalam laporan-laporan yang masuk ke LBH Jakarta, Maruli menyatakan paling banyak korban mengalami penyiksaan saat proses penangkapan, proses Berita Acara Pemeriksaan dan penahanan. "Modusnya macam-macam," kata dia. Maruli mencontohkan, kekerasan dilakukan saat pelaku tidak kooperatif dan dipaksa untuk mengaku. "Atau dengan alasan ketertiban umum," kata dia.
Oleh karena itu, Maruli dan Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana meminta agar aparat penegak hukum membuat instrumen yang terkait dengan penyiksaan. "Selama ini penyiksaan selalu disamakan dengan penganiayaan," ujar dia.
Hasil survey LBH Jakarta tahun 2012 lalu terkait penyiksaan menunjukkan, angka penyiksaan di wilayah DKI Jakarta mencapai jumlah 80 persen. Bahkan dari responden anak yang diambil, 82 persen mengaku disiksa saat penangkapan.
NINIS CHAIRUNNISA
Topik Terhangat
PKS Didepak? | Persija vs Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM
Berita Lainnya:
Menteri: 8 Perusahaan Malaysia Penyebab Kebakaran
Malaysia Desak Indonesia Ratifikasi Asap
Kabut Asap Riau Terburuk dalam Lima Tahun Terakhir
Ini 8 Perusahaan Asing Pelaku Pembakaran Lahan
Berita terkait
Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024
17 hari lalu
Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum
Baca SelengkapnyaPrajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat
33 hari lalu
Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.
Baca SelengkapnyaAmnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum
39 hari lalu
Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.
Baca SelengkapnyaKontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer
6 Oktober 2021
Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.
Baca SelengkapnyaSerial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan
16 September 2021
Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.
Baca Selengkapnya2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf
27 Juli 2021
TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Polda Metro Jaya Tidak Optimal Proses Kasus Novel Baswedan
24 Desember 2018
Menurut YLBHI, penyelidik Polda Metro Jaya minim memeriksa orang tak dikenal yang berada di sekitar lokasi penyerangan Novel Baswedan.
Baca SelengkapnyaYLBHI Minta Kejaksaan Hapus Aplikasi Pengawas Aliran Kepercayaan
27 November 2018
YLBHI mendesak Kejaksaan Tinggi Jakarta menghapus aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang dinamai dengan Smart Pakem.
Baca SelengkapnyaJokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua
5 Juli 2018
Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Disambut Seruan Stop Reklamasi di Kantor YLBHI
15 Mei 2018
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disambut seruan "Tolak reklamasi" saat mengunjungi kantor YLBHI, Senin malam.
Baca Selengkapnya