Seorang warga miskin menunjukkan Rp 300 ribu seusai mengantri untuk mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat(BLSM) di Kantor Pos Besar Semarang, Sabtu (22/6). Kantor Pos Semarang mendistribusikan BLSM kepada 1.091 warga di tujuh kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah.(Tempo/ Budi Purwanto)
TEMPO.CO, Bandung - Sebanyak 1 juta warga miskin di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tidak tercover dalam program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Jumlah warga yang tercatat sebagai penerima BLSM hanya 182.239 orang. "Jumlah penerima bantuan tidak mencapai setengah warga miskin di kita," ujar Sekretaris Daerah Garut Iman Alirahman kepada Tempo, Rabu, 26 Juni 2013.
Menurut dia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah warga miskin di Garut mencapi 1,2 juta jiwa atau setengahnya dari jumlah penduduk yang mencapai 2,4 juta jiwa. Jumlah tersebut telah diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan. Namun hasil penilaian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, jumlah warga yang berhak hanya 182.239 orang.
Jumlah ini juga berbeda dengan penerima Bantuan Langsung Tunai, pada saat kenaikan bahan bakar minyak 2008 lalu. Jumlah penerima BLT mencapai 221.000 orang, namun sekarang penerima bantuan mengalami penurunan sekitar 38.761 orang. "Kita tidak tahu kriteria penilaian penerima bantuan itu seperti apa, karena ada di pemerintah pusat," ujar Iman.
Tak hanya itu, data penerima bantuan juga amburadul. Banyak data warga yang tidak sesuai seperti nama, alamat dan kondisi ekonomi si penerima bantuan yang tergolong mampu. Karena itu, pemerintah daerah meminta kartu perlindungan sosial untuk tidak dibagikan dahulu ke masyarakat sebelum dilakukan verifikasi faktual di lapangan.
Iman mengatakan, khawatir pembagian BLSM ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena itu dia meminta pemerintah pusat untuk kembali mengkaji jumlah warga Garut yang mendapatkan bantuan ini. "Kita akan meminta penambahan quota ke pemerintah pusat, karena pemda yang akan kena resiko gejolak masyarakat ini," ujarnya.
Meski belum di salurkan, penolakan Batuan ini juga telah terjadi di Kecamatan Pangatikan. Seluruh Kepala Desa menyatakan penolakan BLSM ini secara resmi ke kantor kecamatan. "Alasan penolakan Kepala Desa ini belum jelas. Apakah karena idealisme atau takut terjadi gejolak di Masyarakat. Kami masih menyelidikinya dan besok kita akan sosialisasi ke kepala desa," ujar Camat Pangatikan Asep Rahmat Solihin.
