Sejumlah terdakwa anggota Kopassus penyerang tahanan Lapas 2B tiba di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Bantul, Yogyakarta (20/6). 12 prajurit Kopassus Grup II Kandang Menjangan Kartosura menjalani sidang perdana terkait penyerangan lapas Cebongan. ANTARA/Noveradika
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur mengatakan persidangan kasus pembunuhan empat tahanan titipan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, sudah berjalan dengan baik. Menurut dia, persidangan sudah mengikuti prosedur yang berlaku. "Sejauh ini berjalan baik," kata Ridwan saat dihubungi Selasa 25 Juni 2013.
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sejak Kamis 20 Juni 2013 mengadili 12 orang anggota Kopassus yang didakwa melakukan penyerangan dan membunuh empat tahanan titipan Lapas Cebongan. Dalam persidangan itu, Ridwan mengaku pihaknya selalu mengingatkan kepada majelis agar jangan sampai banyak intervensi yang masuk. "Prosesnya masih panjang," ujar dia. Pada sidang perdana kasus Cebongan Kamis 20 Juni 2013, MA mengirimkan tiga orang pejabatnya untuk memantau berjalannya sidang yang melibatkan 12 tersangka anggota Kopassus itu. Tiga orang itu adalah Ketua Kamar Peradilan Imron Anwari, Hakim Agung Gayus Lumbuun dan Hakim Agung Andi Abu Ayyub. Menurut Ridwan, Imron sudah melaporkan hasil pemantauan persidangan kepada Ketua MA.
Dalam sidang perdana kasus Cebongan, Kamis 20 Juni 2013, ratusan orang pendukung 12 terdakwa anggota Kopassus dari FKPPI, Pemuda Pancasila, Paksi Katon dan Banser ikut menghadiri persidangan. Di luar ruang sidang, mereka menggelar aksi unjuk rasa. Di dalam ruang sidang mereka berteriak dan menghujat Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila. Mereka mencap Komnas HAM sebagai pengkhianat. Siti menilai tindakan pendukung 12 terdakwa anggota Kopassus itu sebagai intimidasi. “Kemarin itu auranya intimidatif,” ujar Siti, Jumat 21 Juni 2013.
Dia minta agar saksi sipil yang kemungkinan akan memberatkan terdakwa tak hadir langsung dalam persidangan itu, karena jarak antara tempat saksi dan pengunjung berdekatan. “Itu rawan intimidasi,” katanya.
Bahkan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korba (LPSK) Inspektur Jendral (Purn) Teguh Soedarsono menilai persidangan perdana itu amburadul. “Sidang itu bisa dijadikan dasar dan materi evaluasi untuk dapat dipindahkan ke daerah lain,” katanya Jumat 21 Juni 2013.
