TEMPO.CO, Jakarta - Nasib Partai Keadilan Sejahtera di partai koalisi pemerintah kian tak menentu. Sudah sepekan sejak menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak, partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan belum juga membahas nasib PKS di koalisi.

Anggota koalisi menyerahkan sepenuhnya nasib tiga menteri PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Sejauh ini tidak ada pembahasan itu," kata Sekretaris Setgab, Amir Syamsudin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 25 Juni 2013. Dia menyatakan, usai pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2013, Setgab belum bertemu lagi.

Amir menyatakan, jika yang membekukan hubungan antara koalisi adalah PKS, maka partai berlambang padi dan bulan sabit kembar itu pula yang akan mencairkannya. Menurut dia, Setgab belum memiliki agenda secara khusus untuk membahas keberadaan PKS di koalisi. "Mungkin PKS justru lebih banyak informasi, ya."

Hubungan PKS dengan koalisi semakin memburuk usai pengambilan keputusan mengenai Rancangan APBN Perubahan 2013. Sebagai anggota koalisi, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pengesahan APBN Perubahan ini. PKS memiliki tiga jatah menteri di kabinet yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sosial, dan Menteri Pertanian.

Dalam wawancara khusus dengan Tempo pekan lalu, Presiden PKS Anis Matta, mengatakan status PKS di koalisi sudah diserahkan ke Presiden Yudhoyono. Menurut dia, partainya memiliki pengalaman perbedaan pendapat yang banyak sekali dengan pemerintah, seperti dalam kasus Bank Century. "Tahun lalu juga berbeda soal kenaikan harga bahan bakar minyak. Sepanjang itu relatif tidak ada kejadian apa pun," ujarnya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik terhangat:
Ridwan Kamil | Razia Bobotoh Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Hitung Cepat, Ridwan Kamil Jadi Wali Kota Bandung
Menang Pilkada Bandung, PKS: Masih Dipercaya Warga
Ini Sikap Persib Soal Penyerangan Bus Mereka
Farhat Abbas Kicau Foto Cium Bastian Coboy Junior