Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, mengatakan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, mesti terus diawasi. "Jangan sampai menjadi kampanye terselubung menjelang pemilihan umum 2014," kata Maruarar saat dihubungi Tempo, Sabtu, 22 Juni 2013.
Menurut dia, jika tak diawasi, potensi pemanfaatan BLSM untuk kepentingan politik besar. "Harus diawasi di lapangan, dicek sampling."
Maruarar menilai pemberian BLSM untuk masyarakat tak efektif lantaran hanya menjadi solusi bersifat sementara. "Dari awal kan kami berharap penyelesaian kemiskinan dilakukan secara struktural dan jangka panjang," ujar anggota Komisi Keuangan DPR RI ini. Ia mengatakan, penyelesaian kemiskinan semestinya berbentuk program yang memberdayakan masyarakat.
Adapun pemerintah akan memberikan BLSM untuk masyarakat tak mampu selama 4 bulan. Bantuan yang diberikan untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan total dana sebesar Rp9,3 triliun ini akan diberikan dalam dua tahap.
"Setiap bulannya masing-masing RTS mendapat Rp150 ribu dan akan diberikan dalam dua tahap," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Armida Alisjahbana saat konfrensi pers kenaikkan harga BBM di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat kemarin.
Selain BLSM, pemerintah akan memberikan bantuan dalam program percepatan dan perluasan perlindungan sosial berupa penambahan alokasi Bantuan Siswa Miskin, Beras Miskin, Program Keluarga harapan dan program khusus lain berupa bantuan infrastruktur dasar.
