Ilustrasi nelayan melaut pada saat cuaca buruk. ANTARA/Dedhez Anggara
TEMPO.CO, Indramayu - Jika pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak naik, nelayan Indramayu akan mengajukan sejumlah tuntutan. "Kami minta penghapusan pungutan hasil perikanan (PHP) dan retribusi ," kata Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat, Ono surono, Rabu, 19 Juni 2013.
Nelayan juga menuntut pemberian subsidi BBM sebesar 15 persen dari harga BBM dan diberikan kompensasi atau bonus dari setiap kilogram ikan yang dijual di tempat pelalangan ikan (TPI). "Ini pun pernah dilakukan di Cina," kata Ono.
Ono menambahkan, pemerintah pun diminta untuk memberikan bantuan BBM kepada nelayan untuk setiap satu kali perjalanan. Juga pembangunan SPBN atau SPBU nelayan di seluruh sentra nelayan agar distribusi BBM lancar.
Saat ini di Indramayu baru ada 4 unit SPBN. Yaitu di sentra perikanan dan kelautan di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Desa Eretan Wetan dan Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur, dan Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat."Idealnya ada 14 unit SPBN," ujar Ono.
Robani Hendra Permana seorang juragan kapal mengatakan dengan kenaikan harga BBM yang akan paling merasakan dampaknya adalah nelayan kecil. "Terutama nelayan yang memiliki perahu di bawah 5 Gross Ton (GT)," katanya. "Belum lagi cuaca buruk dan tangkapan ikan yang dihargai sangat murah."
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
10 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.
