TEMPO.CO, Jakarta--Wakil Ketua Komisi Keuangan, Harry Azhar Azis mengatakan ia sudah mengusulkan agar Komisi meminta data rekam jejak para calon kepada lembaga terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis ransaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Inteligen Negara (BIN) tapi ditolak anggota. "Saya mendesak, tapi komisi tidak menyetujui," kata Wakil Ketua Komisi Keuangan, Harry Azhar Azis di sela-sela uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK di DPR, Rabu, 19 Juni 2013.
Komisi Keuangan tengah melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi posisi kosong anggota BPK yang baru saja ditinggalkan Taufikurrahman Ruki. Sebelumnya, Ruki menjabat anggota BPK II yang membidangi audit di Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Menko Perekonomian, BI, Bappenas, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, PPATK, PT PPA, LPS, Badan Standarisasi Nasional, dan audit investigasi. Sebanyak 22 orang mendaftarkan diri, satu di antaranya, Muhammad Misbakhun mengundurkan diri. Misbakhun dan beberapa nama lain punya rekam jejak abu-abu lantaran pernah terkait perkara pidana.
Menurut Harry, anggota menilai permintaan rekam jejak hanya perlu untuk posisi-posisi penting. "Gubernur BI, Komisioner OJK kami minta, Deputi Gubernur BI tidak kami minta," ujarnya. Meski begitu, Harry mengakui bahwa posisi anggota BPK sebagai posisi penting. Toh, pemilihan Ketua BPK dilakukan melalui pengambilan keputusan oleh para anggota. "Sebenarnya tidak ada salahnya," kata dia.
Selain itu, anggota juga mempertimbangkan soal waktu. "Kemarin kemarin jadwalnya (padat)," katanya. Hari ini adalah hari terakhir uji kelayakan dan kepatutan digelar, sebanyak 10 calon dijadwalkan mengikuti proses tersebut. Kemarin, Komisi Keuangan sudah menguji 11 calon. Komisi akan mengambil keputusan pada 25 Juni mendatang. Tiap fraksi akan memberikan nama, jika satu fraksi saja menyebut nama yang berbeda, maka akan dilakukan voting.
Harry menegaskan, calon yang terpilih belum tentu dari tiga nama yang sebelumnya direkomendasikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada 22 calon pertengahan Mei lalu, DPD merekomendasikan tiga nama yakni Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia Hekinus Manao, Koordinator Staf Ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Eddy Rasyidin, dan Rini Purwandari dari Mantan Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
MARTHA THERTINA
Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca Juga:
Mereka Tertolong dengan KJS ala Jokowi-Ahok
Eddies Adelia Kaget Ully Artha Telah Mualaf
Nazaruddin 'Paksa' Kurir Jadi Dirut
Radja Nainggolan: Saya Bukan Tentara Bayaran!
