Ridwan Kamil Dituding Gelapkan Dana Bantuan Sosial

Reporter

Editor

Eni Saeni

Selasa, 18 Juni 2013 22:42 WIB

Calon Walikota Bandung Ridwan Kamil (kiri) dan calon wakil walikota Oded M Danial. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung -Juru bicara calon Wali Kota Bandung Ayi Vivananda, Poppy S Noeraeni, mengatakan, perkara dugaan penggelapan dana bantuan sosial yang diterima Ridwan Kamil, calon Wali Kota Bandung pada 2012 sudah dicek ke direktorat Jenderak Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki).

"Ridwan pernah menerima dana Rp 44 juta dari pemerintah kota Bandung untuk mendaftarkan kegiatannya ke Haki tapi hingga saat ini kegiatan itu belum dia daftarkan," kata Poppy kepada Tempo. Selasa, 18 Juni 2013.

Menurut dia, pada 2012 lalu, Bandung Creaticity Forum (BCCF) yang diketuai oleh Ridwan Hakim pernah mengajukan dana bantuan sosial untuk membuat 'Kampung Kreatif', namun hingga saat ini kegiatan itu belum pernah mendaftar ke Haki, meskipun dana pemerintah kota Bandung sudah diterima oleh BCCF.

Sementara kampung kreatif itu sendiri sudah tersebar di lima titik di kota Bandung, dengan biaya Rp 68 juta tiap kampungnya. Menurut Poppy, selama ini, Ridwan Kamil selalu menyindir kandidat lain dengan kasus Bansos dalam tiap acara debat.

Imam, manajer kandidat pasangan Ridwan Kamil - Oded M Daniel mengatakan, tim suksesnya tidak akan menggubris isu yang menimpa kandidat yang diusung oleh PKS itu. "Saya berharap, isu ini tidak menjadi black campaign," kata dia.

Iman juga mengatakan, bahwa Ridwan Kamil memiliki tim audit yang menghitung kemana saja dia pakai duit itu. Dia merasa isu itu dimunculkan oleh kandidat lain untuk menjatuhkan citra Ridwan Kamil dihadapan masyarakat kota Bandung. Karena berdasarkan hasil survei, Pasangan Ridwan- Oded selalu menduduki peringkat teratas dalam elektabilitas pemilihan wali kota Bandung.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik yang juga Dosen Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan, bahwa Ridwan berada di dua sisi pada isu ini, "yakni sebagai penanggung jawab juga pengelola duit bansos itu," ujarnya.

Menurut dia, wajar isu ini begitu mengagetkan masyarakat Bandung, sebab Ridwan memiliki jumlah peminat terbanyak dibandingkan calon Wali Kota lainnya. Selain itu, masyarakat akan mempertanyakan dari mana Ridwan Kamil memiliki banyak harta. Padahal dia hanya berprofesi sebagai seorang arsitek, "Telusuri saja, apakah proses penggunaan dana itu tepat sasaran atau tidak," kata Muradi.

KPU Kota Bandung kemarin mengumumkan jumlah kekayaan setiap calon Wali Kota Bandung. Berdasarkan data yang diolah KPK, Ridwan Kamil memiliki harta senilai Rp 5.086.795.057.


PERSIANA GALIH | ENI S

Berita terkait

Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

21 Desember 2022

Apa Kabar Korupsi Dana Bansos Covid-19 Juliari Batubara? KPK: Masih Tunggu Penghitungan Kerugian Negara

Masih ingat kasus korupsi dana bansos Covid-19 Juliari Batubara yang belum kelar? KPK sebut masih tunggu penghitungan kerugian negara.

Baca Selengkapnya

PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

20 Juli 2020

PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

PARA Syndicate mengatakan pendataan Bantuan Sosial yang tidak satu pintu membuat celah-celah bagi politisasi Bansos

Baca Selengkapnya

KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

29 Mei 2020

KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

Di tengah pandemi Covid-19 KPK menambahkan fitur pelaporan dugaan penyelewengan bansos dalam aplikasi JAGA..

Baca Selengkapnya

Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Begini Kata Saksi

25 Januari 2017

Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Begini Kata Saksi

Polisi telah menaikan status kasus dugaan korupsi dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI ke tahap penyidikan.

Baca Selengkapnya

Kasus Dana Pramuka DKI, Polisi Sudah Periksa 25 Saksi  

25 Januari 2017

Kasus Dana Pramuka DKI, Polisi Sudah Periksa 25 Saksi  

Sylviana Murni, calon Wakil Gubenur DKI Jakarta, juga diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI.

Baca Selengkapnya

Kasus Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Ini Modusnya

25 Januari 2017

Kasus Dana Pramuka DKI Diduga Digelembungkan, Ini Modusnya

Calon wakil Gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, sebelumnya diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Daerah Gerakan Pramuka DKI.

Baca Selengkapnya

Kasus Dana Hibah Pramuka Masuk ke Tahap Penyidikan

25 Januari 2017

Kasus Dana Hibah Pramuka Masuk ke Tahap Penyidikan

Sylviana Murni diminta memberi keterangan karena dia pernah menjabat Ketua Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Sylviana Sebut Jokowi dalam Kasus Dana Bansos, Ahok Bereaksi

23 Januari 2017

Sylviana Sebut Jokowi dalam Kasus Dana Bansos, Ahok Bereaksi

Ahok mengatakan semua gubernur tak hanya Jokowi pasti menandatangani pemberian hibah.

Baca Selengkapnya

Usut Kasus Dana Pramuka, Bareskrim Gandeng BPK  

22 Januari 2017

Usut Kasus Dana Pramuka, Bareskrim Gandeng BPK  

Bareskrim bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit jumlah kerugian negara dalam kasus dugaan dana hibah Pramuka DKI.

Baca Selengkapnya

Kasus Dana Bansos, IPW Desak Polri Minta Maaf ke Sylviana

22 Januari 2017

Kasus Dana Bansos, IPW Desak Polri Minta Maaf ke Sylviana

Ketua IPW Neta S. Pane mendesak Polri untuk menjelaskan kelanjutan penanganan kasus korupsi dana bansos Pramuka yang diduga melibatkan Sylviana Murni

Baca Selengkapnya