Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan tak masalah jika kepala daerah menyatakan tak setuju dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Namun, ia meminta agar kepala daerah yang menolak BLSM tetap melaksanakan program tersebut.
"Bisa saja kepala daerah tak setuju, tapi dalam operasionalisasinya jangan sampai begitu. Itu mengganggu program nasional," kata Gamawan di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa, 18 Juni 2013.
Ia bahkan memberi peringatan pada kepala daerah agar menjalankan program tersebut. Menteri Gamawan meminta agar kepala daerah mengesampingkan sikap partai terkait dengan pelaksanaan program BLSM, sekalipun partai pengusung kepala daerah terkaut tak setuju dengan BLSM.
"Ini adalah program nasional yang harus ditaati. Saya perlu memberi warning kepada kepala daerah," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak setuju dengan rencana pemerintah memberikan Bantuan Langsung Sementara. Menurut dia, pemberian bantuan tunai ini tak tepat. "Dari dulu saya tidak setuju BLT, lalu apa lagi ini balsem (BLSM), sama saja tidak mendidik masyarakat," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 17 Juni 2013.
Dia menilai dana kompensasi BBM lebih tepat diberikan sebagai modal untuk usaha-usaha produktif masyarakat. "Kalau bisa diberikan ke usaha kecil, usaha rumahan," kata Jokowi.
Menurut Gamawan pemerintah sudah mensosialisasikan program tersebut ke seluruh kepala daerah. Ia belum mendengar secara langsung ada kepala daerah yang tak setuju menjalankan program tersebut. "Ini sudah dilakukan kajian berbulan-bulan, saya harap semua kepala daerah loyal," katanya.
