TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah mengaku kesulitan menangani pecandu narkoba. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar, pemerintah kesulitan memberikan rehabilitasi kepada para pecandu narkoba.
"Tempat yang khusus untuk memberikan rehabilitasi sampai sekarang belum ada," kata Anang ketika ditemui seusai Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Penyalahgunaan Napza, 17 Juni 2013. Padahal, menurut dia, pengguna narkotika yang tertangkap diberikan hukuman berupa rehabilitasi bukan penjara.
Anang menuturkan tindakan rehabilitasi merupakan hukuman bagi pengguna. Aturan ini berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1976. Anang sering mendapatkan keluhan dari hakim yang mengadili kasus narkotika yang khawatir putusan bagi pengguna tidak berjalan karena ketiadaan tempat rehabilitasi.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono menuturkan dari 135 rumah sakit umum yang menjadi institusi penerima wajib lapor pengguna, baru ada 30 yang mempunyai kelengkapan rehabilitasi. "Rumah sakit daerah yang mampu mereduksi dampak kesehatan akibat narkoba juga kurang," tutur Agung.
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Akmal Taher berjanji akan segera menyediakan tempat rehabilitasi bagi pengguna. Menurut dia, penyediaan tempat tersebut merupakan tanggung jawab dari institusinya.
Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, terdapat 4 juta orang penduduk Indonesia yang menggunakan obat-obatan terlarang. Dari angka tersebut, baru 18.000 orang saja yang direhabilitasi. Padahal, setiap tahun 15.000 orang meninggal akibat narkoba.
