TEMPO Interaktif, Jakarta: Koalisi Kebangsaan akan mendengarkan padangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehubungan dengan permintaan DPD agar dua dari empat kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat diserahkan kepada DPD. "Kami sudah menugaskan untuk melobi DPD. Negosiasi antar fraksi dan DPD masih terbuka," kata Koordinator Kaolisi Kebangsaan, Akbar Tanjung sebelum Sidang Paripurna Majelis di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (3/10).Menurut Akbar, sampai saat ini Koalisi Kebangsaan masih mengusung Sucipto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Ketua MPR dan Theo L. Sambuaga dari Fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua MPR. Anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan diharapkan bisa melobi satu calon dari DPD dan satu laginya dari fraksi lainnya.Saat ini masih beredar kabar, selain Sucipto dan Theo, Koalisi Kebangsaan mengharapkan perwakilan dari DPD adalah Moeryati Sudibyo dan Chofifah Indar Parawansa dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), untuk dua calon pimpinan MPR lainnya. "Partai belum memutuskan dan masih menunggu rapat. Kedudukan saya memang Ketua Fraksi di DPR. Tapi, bukan berarti saya yang dicalonkan sebagai Wakil Ketua MPR dalam paket Koalisi Kebangsaan," kata Khofifah. Padahal, selain mencalonkan Khofifiah, PKB juga mencalonkan Kyai Haji Yusuf Muhamad yang diusung Koalisi Kerakyatan bersama dengan Rakhmad Abdullah atau Iwan Prayitno dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), AM Fatwa dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Akhsan Mahmud dari DPD.Istiqomatul Hayati - Tempo
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
2 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
2 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.