TEMPO.CO, Medan - Gubernur Sumatera Utara terpilih Gatot Pujo Nugroho dan wakilnya, Tengku Erry Nuradi, akan dilantik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senin 17 Juni 2013. Gatot-Tengku Erry yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Hati Nurani Rakyat itu dilantik menjadi Gubernur ke-18 Sumatera Utara.
Pasangan yang populer disebut GanTeng (Gatot Tengku) saat pemilihan gubernur itu akan dilantik dalam sebuah rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan. Pasangan ini akan memimpin Sumut selama lima tahun mendatang hingga 2018.
Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyiapkan kekuatan penuh untuk mengamankan pelantikan Gatot-Tengku Erry. Kepala Biro Operasional Polda Sumut, Komisaris Besar Iwan Harry Sugiarto mengatakan 2.750 personil polisi akan diturunkan dalam pengamanan itu. Jumlah ini ditambah 350 anggota TNI.
Selain berpakaian dinas lengkap, personel pengamanan yang dikerahkan juga akan menggunakan pakaian sipil. "Nantinya, personil akan disebar untuk memantau kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan mengingat pelantikan ini bertepatan dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak," kata Iwan Harry kepada wartawan, Senin 17 Juni 2013.
Pengamanan penuh polisi dibantu TNI dengan berpakaian dinas dan berpakaian sipil itu, kata Iwan Harry, akan di Bawah Kendali Operasi Polisi Resor Kota Medan. "Pelantikan ini menjadi tanggungjawab Polresta Medan. Anggota sudah siap untuk bertugas," tutur Iwan Harry.
Dia menjelaskan, pengamanan pelantikan dilakukan termasuk dalam memeriksa surat undangan yang dibawa tamu dalam acara pelantikan tersebut. "Pegawai DPRD Sumut yang akan memeriksa surat undangan yang dibawa tamu," katanya.
Pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi berhasil memenangkan pemilihan gubernur dengan mengalahkan empat rivalnya hanya dengan satu putaran pemilihan dengan meraup 1.604.337 atau setara 33 persen total suara sah pemilih.
SAHAT SIMATUPANG
Berita lainnya:
Dosen UI Pengkritik Korupsi Jadi Tersangka
Cara Nazar Jadi Orang Terkaya
Kantor Polres di Papua Dibakar Massa
Kasus Terbongkar, Pelanggan NA Langsung
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
8 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
11 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
49 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
55 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca SelengkapnyaTidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya