Deklarasi Forum Pemred, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jakarta Umar Idris mengatakan Forum Pemimpin Redaksi mengabaikan kode etik jurnalistik. Menurut dia, forum yang berisi sebagian besar pemimpin redaksi media di Jakarta mengacaukan netralitas media sebagai pilar demokrasi. "Forum itu berpotensi menimbulkan spekulasi politik yang mengacaukan pers sebagai pilar demokrasi," kata Umar, Ahad, 16 Juni 2013.
Umar mengatakan pembentukan forum tersebut berpotensi menghadirkan Forum Pemred sebagai upaya memperjuangkan kepentingan politik tertentu lantaran forum ini bukan hanya dihadiri oleh pemimpin redaksi melainkan pengusaha dan . Hal ini, menurut Umar, forum ini dihadiri bukan saja oleh pemimpin redaksi media, melainkan pimpinan perusahaan, pejabat negara, dan pemilik media yang berkecimpung dalam politik dapat dikendalikan oleh peserta forum. "Semuanya pemilik modal," kata dia.
Menurut Umar, pembentukan forum itu menjelang tahun politik 2014 dapat menimbulkan anggapan media mengesampingkan netralitas pemberitaan dan menghilangkan kepercayaan publik. “Ini menjadi pertanyaan besar, apakah Forum Pemred selama ini memang tidak memikirkan kode etik jurnalistik?” kata Umar.
Umar menyayangkan pertemuan Forum Pemred Indonesia media massa harus memiliki komitmen kuat dan ketaatan yang tinggi pada kode etik jurnalistik. Selain itu, menurutnya, pertemuan yang digelar 13-14 Juni 2013 di hotel mewah di Nusa Dua Bali tersebut tidak memiliki relevansi dengan nilai-nilai pers sementara menurut survei yang diselenggarakan AJI masih banyak wartawan yang kesejahteraannya belum terpenuhi.
Menurut Umar, Forum Pemred berpotensi keluar dari jalur profesionalisme dan etika jurnalistik yang seharusnya dibangun dalam era pers bebas dan demokrasi. "Fungsi forum tersebut masih dipertanyakan," ujarnya.
"Yang paling banyak muncul adalah di daerah yang tingkat korupsinya tinggi. Fenomena media abal-abal ini tidak kami temukan di Malaysia atau Singapura."
Presiden Joko Widodo memastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional 2016 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, 9 Februari 2016. Dalam acara itu, Jokowi akan diberi panggung untuk berinteraksi dengan kurang-lebih 600 wartawan nasional, petinggi negara, dan tokoh masyarakat. Supaya pertemuan itu bermakna, bantuan atau kebijakan strategis apa yang bisa Presiden keluarkan agar kehidupan pers Indonesia semakin sehat?
