Masuk Hutan Babakan Siliwangi Kelak Harus Bayar

Reporter

Senin, 17 Juni 2013 05:05 WIB

Warga menanam pohon di acara menolak komersialisasi hutan kota dunia Babakan Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Minggu (3/2). Warga menolak rencana pembangunan hotel dan restoran di kawasan hutan kota dunia yang telah diresmikan oleh PBB tersebut. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Bandung--Hutan kota Babakan Siliwangi, Bandung, akan dikomersialkan. Siapa pun yang ingin masuk ke sana, nantinya harus membayar. Begitulah salah satu rencana PT Esa Gemilang Indah (EGI) yang mendapat hak pengelolaan hutan seluas 3,8 hektare sekaligus surat Izin Mendirikan Bangunan untuk pendirian restoran berlantai dua di sana.

Juru bicara PT EGI, Dadan Hendayana mengatakan, retribusi masuk hutan itu bukan untuk mencari keuntungan. "Untuk biaya pengelolaan sejumlah fasilitas pengunjung. Kita tidak mau seperti tempat wisata lain yang susah wc, air, dan tempat ibadah," katanya kepada Tempo, Ahad, 16 Juni 2013. Ia menyamakan rencana retribusi itu seperti halnya masuk sarana olahraga ITB di dekat hutan Babakan Siliwangi yang harus bayar Rp 3000 per orang.

Menurut Dadan, pengembang akan menjadikan hutan Babakan Siliwangi sebagai laboratorium hidup. Perusahaan juga akan memelihara hutan secara maksimal karena suasana dan pemandangannya menjadi nilai jual yang penting buat ditawarkan ke tamu restoran. "Jadi kami tidak akan merusak alam di sana," katanya.

Selain itu, pengembang juga merencanakan kerjasama dengan para seniman Sanggar Olah Seni (SOS) di Babakan Siliwangi serta aktivis seni dan budaya di Bandung. Menurut Dadan, pihaknya menawarkan kegiatan seni dan budaya yang lebih aktif agar tempat itu semarak sehingga mendatangkan keuntungan. "Kita akan kelola bersama secara profesional," ujarnya.

Pemerintah Kota Bandung akhir 2012 lalu memberikan IMB untuk pendirian ulang rumah makan Babakan Siliwangi yang telah musnah terbakar beberapa tahun lalu kepada PT EGI. Perusahaan itu juga diberi hak mengelola dan memelihara hutan kota tersebut, selain membagi keuntungan pendapatannya ke kas daerah.

Namun rencana tersebut beberapa bulan terakhir mendapat tentangan dari para aktivis lingkungan, seniman, serta warga yang tergabung dalam Forum Peduli Babakan Siliwangi. Mereka berupaya menyelamatkan hutan Babakan Siliwangi sebagai hak publik dan bersih dari bangunan baru. Penolakan itu, menurut salah seorang aktivis Taufan Suratno, belum surut walau Walikota Bandung Dada Rosada kemarin berniat mencabut IMB restoran.

ANWAR SISWADI

Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Baca juga:

Kongres Dukung Jokowi Presiden 2014 di Bandung

Jokowi Tolak Bayar Sewa Stan di PRJ Kemayoran

Ada 'Kartel' Kerak Telor di PRJ Kemayoran

Ahok Rela Taman Monas Rusak Karena PRJ

Berita terkait

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

30 Oktober 2017

Targetkan 12 Juta Hektar Hutan Sosial, Ini Tantangan Jokowi

Siti Nurbaya mengatakan ada berbagai alasan kenapa mengejar target 12,7 juta hektar hutan sosial sesuai Nawa Cita bukanlah kerja yang ringan.

Baca Selengkapnya

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

23 Agustus 2017

KLHK Akan Mengelola Hutan dengan Wirausaha

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar upaya itu tetap mengacu pada prinsip pembangunan dan kelestarian.

Baca Selengkapnya

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

16 Agustus 2017

Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

WALHI menyoroti tumpang tindih kebijakan kawasan hutan dan aktivitas pertambangan berikut dampaknya bagi masyarakat.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

2 Agustus 2017

Jokowi Tegur KLHK: Pengelolaan Hutan Jangan Berorientasi Proyek  

Jokowi ingin pengelolaan hutan dilakukan dengan menerapkan terobosan sehingga bisa mendukung perekonomian warga sekitar dan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

9 Juli 2017

Menteri Sofyan Akan Surati KLHK Soal Izin Pinjam Pakai Hutan  

Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai di Riau terhambat kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

26 Maret 2017

Menebang Pohon di Hutan, Petani di Cilacap Ditangkap Polisi

Sudjana berkukuh penebangan yang ia lakukan legal.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

25 Maret 2017

Pemerintah Serahkan Konsesi PT LUM untuk Warga Kepulauan Meranti

Kementrian LHK menyerahkan konsesi PT Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 ha ke warga Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Baca Selengkapnya

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

25 Maret 2017

Tolak Konsep Hutan Adat, Kalimantan Selatan Terapkan Hutan Desa

Konsep ini diyakini bisa menekan konflik lahan di daerah itu.

Baca Selengkapnya

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

25 Maret 2017

Beda Kebiasaan, Kalimantan Selatan Kesulitan Tetapkan Hutan Adat  

Menurut Hanif, warga adat Kalimantan Selatan biasa berladang berpindah secara pribadi.

Baca Selengkapnya