Baliho "PKS Tolak Kenaikan Harga BBM". TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO , Jakarta--Ketua Harian Partai Demokrat Syariefudin Hasan menyatakan rapat Sekretariat Gabungan belum membahas secara detail soal sanksi kepada Partai Keadilan Sejahtera. Hanya saja seluruh anggota koalisi merasa kecewa dengan sikap PKS.
"Teman-teman koalisi karena seharusnya koalisi bisa bersama-sama," kata Syarief saat dihubungi, Rabu, 12 Juni 2013. Menurut dia, dengan kondisi ini seharusnya PKS kembali melihat kesepakatan koalisi pendukung pemerintahan.
Apakah rapat Setgab membahas pemberian sanksi? Syarief enggan menjawab secara tegas. Dia meminta agar publik melihat perkembangan politik terkait dengan polemik ini. Saat disinggung mengenai ketidakhadiran menteri PKS dalam rapat kabinet, Syarief menyatakan mereka sudah meminta izin. "Mereka sudah minta izin ke Menko," kata dia.
Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sudah menerima utusan dari Istana Negara terkait pemberhentian sebagai anggota koalisi pendukung pemerintahan. Pemberitahuan ini disampaikan kepada salah satu menteri PKS pertengahan pekan lalu.
"Katanya Presiden SBY akan menulis surat secara resmi terkait pemberitahuan ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah. Menurut Fahri, Istana berjanji akan mengirimkan surat pemberitahuan ini pada Sabtu pekan lalu. "Tapi sampai Senin malam surat tersebut tak kami terima."
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.