Anggota tim pengawas (Timwas) Century DPR Fahri Hamzah. ANTARA/Dhoni Setiawan
TEMPO.CO, Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan sudah dikeluarkan dari koalisi. "Istana sudah memberitahukan kepada salah seorang menteri PKS bahwa PKS sudah dikeluarkan dari koalisi, istilahnya Setgab," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
"Tentu ini info valid dan serius. Karena itu kita menunggu. PKS akan segera merespon dan memutuskan dengan surat dan ada pertanggungjawaban secara hitam di atas putih supaya tidak hanya obrolan informal di ruang publik," kata Fahri. (Baca juga: Hidayat Nur Wahid: PKS Memang Main di Dua Kaki )
Di samping itu, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS akan bertemu dengan Majelis Syuro yang harusnya dilaksanakan hari guna melaporkan informasi tersebut.
"Karena diberitahukan bahwa Presiden SBY akan mengeluarkan surat resmi kepada PKS.
Mereka janjinya kasih surat pengeluaran itu pada Sabtu (8/6) tapi sampai Senin malam (10/6) surat itu tidak kami terima dari yang bersangkutan," kata anggota Komisi III DPR RI itu. "Barusan saya bicara dengan Presiden PKS, belum ada pemberitahuan," tambahnya
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.