TEMPO.CO , Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan tim khusus untuk mempercepat pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi. Tim yang berangkat kemarin sore dipimpin langsung Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.
"Mudah-mudahan dengan koordinasi lebih baik antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat lebih optimal dan efektif," kata juru bicara presiden, Julian Aldian Pasha di Kantor Presiden, Selasa, 11 Juni 2013.
Presiden SBY sudah mendapat informasi jumlah warga negara Indonesia yang mengajukan SPLP di KJRI Jeddah mencapai 40 ribu orang. Presiden sudah memerintahkan penanganan WNI yang overstay di Arab Saudi berlangsung lebih cepat dan baik. "Presiden menyesalkan insiden kemarin, karena sepatutnya tidak akan terjadi bila ada antisipasi," kata Julian.
Selain mengirimkan tim khusus, menurut Julian, SBY telah memerintahkan loket penanganan SPLP di titik atau pos lain, selain KJRI Jeddah. Solusi ini menjadi upaya sementara mengatasi jumlah WNI yang membludak dalam pengajuan SPLP.
"Kemenlu sudah melihat, salah satu kesulitan kita tidak bisa tertangani karena kekurangan jumlah personil di KBRI atau KJRI Jeddah,” kata dia. “Ini semua sudah ditinjau apa yang menyebabkan itu.” (Baca juga: Korban Tewas Rusuh KJRI Jeddah Dimakamkan di Saudi)
FRANSISCO ROSARIANS
Terhangat: EDSUS Aksi Alay | Priyo Budi Santoso | Rusuh KJRI Jeddah | Taufiq Kiemas
KESRA Terkait
Pasca-Rusuh, Loket Pemutihan KJRI Jeddah Ditambah
Muhaimin : Info KJRI Jeddah Rusuh Berlebihan
Pemicu Pembakaran KJRI
Berita terkait
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
13 hari lalu
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.
Baca SelengkapnyaDepartemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
19 Februari 2024
Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI
2 Februari 2024
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaMigrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru
2 Februari 2024
Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker
25 Januari 2024
Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini
19 Januari 2024
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong
Baca SelengkapnyaMahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal
9 Desember 2023
Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.
Baca Selengkapnya2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC
28 November 2023
CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.
Baca SelengkapnyaJadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia
24 November 2023
Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.
Baca SelengkapnyaPolisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal
11 November 2023
Sudah bayar Rp 60 juta gagal jadi TKI di Jepang gara-gara visa turis ditolak di Imigrasi. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang gagal.
Baca Selengkapnya