TEMPO.CO , Jakarta:Kerusuhan yang berujung pembakaran di Gedung Konsulat Jenderal RI dipicu lambatnya petugas yang melayani Surat Perjalanan Laksana Paspor. Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jumhur Hidayat, mengatakan lambatnya pelayanan ini karena kurang persiapan dari pemerintah Indonesia.
"Pengumuman pemutihan dari Pemerintah Saudi mendadak sehingga kami kurang persiapan," ucap Jumhur seusai melantik jajaran pejabat BNP2TKI, Senin, 10 Juni 2013. Pemutihan ini harus segera diurus sebelum tanggal 3 Juli 2013. Pemerintah Arab Saudi melakukan pemeriksaan atau operasi penertiban setelah tanggal tersebut. Akibatnya KJRI tidak bisa memprediksi jumlah buruh migran yang bertandang mengurus berkas.
Berdasarkan situs BNP2TKI tiga pekan yang lalu, terdapat informasi bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi telah mengumumkan kebijakan pemutihan/pengampunan bagi warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan ketenagakerjaan di Arab Saudi. Peraturan dari pemerintah Arab saudi ini sudah dikeluarkan sejak 11 Mei 2013.
Setelah terjadi kerusuhan, Jumhur menuturkan, pemerintah langsung mengirimkan tenaga untuk menambah petugas. "Jumlah pegawai yang dikirim 40 orang," ucap Jumhur. Selain itu, pemerintah Indonesia mengirim beberapa mesin printer dan beberapa perangkat bantuan lainnya.
Terjadi pembakaran di Gedung Kantor Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi. Pembakaran dipicu amuk massa yang mayoritas merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah ingin mendapatkan amnesti atau pemutihan. Kerusuhan terjadi pada hari Minggu, 9 Juni 2013, pukul 18.30 waktu setempat.
Para pekerja ini khawatir, dengan status mereka yang ilegal, hukuman denda dan pidana oleh pihak kerajaan hanya tinggal menunggu waktu. Pihak Arab Saudi masih memberi toleransi hingga 3 Juli 2013 sebelum bertindak tegas pada para pekerja ilegal ini. Mereka yang tak punya dokumen resmi diancam hukuman dua tahun penjara dan denda sebanyak 100 ribu riyal.
